OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

Fud Syaifuddin (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST memberi peringatan kepada sembilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang selama ini masih tercatat memiliki tunggakan pengembalian kerugian keuangan daerah/negara ke pemerintah.

Dalam peringatan itu, Wabup menegaskan, agar seluruh OPD bersangkutan segera mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebelum akhir 2019 ini. “Saya dapat laporan ada sembilan 0PD yang belum mengembalikan sepenuhnya kerugian negara yang ditimbulkannya. Saya harap OPD itu per 1 Januari 2020 sudah clear (dikembalikan),” tegas Wabup di sela sambutannya pada acara penandatanganan surat kuasa khusus (SKK) terkait tindak lanjut pengembalian kerugian negara antara Pemda dengan Kejari KSB, Senin, 11 November 2019.

Jika tidak diselesaikan, lanjut Wabup, pemerintah tidak akan dapat melindungi baik OPD maupun oknum-oknum dalam OPD yang menyebabkan kerugian keuangan daerah tersebut. Pemda KSB akan mengambil langkah tegas dengan membawa seluruh proses penanganannya ke aparat penegak hukum (APH). “Sudah diberi waktu untuk mengembalikan. Nanti kalau tidak bisa selesaikan sampai akhir tahun tindaklanjuti saja langsung ke penegak hukum,” tandasnya.

Baca juga:  Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp 25 Miliar

Wabup menjeskan, penyelewengan keuangan daerah/negara, baik dilakukan secara sengaja atau tidak, harus kembalikan. Sebab sepeser pun dana yang diketahuan diselewengkan akan menjadi beban utang pengembalian sampai kapan pun.

Bahkan beban utang pengembalian kerugian keuangan daerah/negara tidak dapat dihapuskan begitu saja. Meski pihak bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia, maka utang pengembalian tersebut akan turun kepada ahli waris. “Aturannya ketat. Kalau misalnya bersangkutan meninggal dunia. Maka utang ke negara itu akan diwariskan ke kelurganya yang masih hidup. Memang ada cela untuk penghapusan, tapi prosedurnya berat. Jadi kalau bisa mengembalikan sekarang segera lunasi,” tandas Wabup.

Ia mengakui, tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat birokrasi memang sangat berat. Tidak saja memastikan anggaran tersebut sesuai pemanfaatannya dengan program yang dijalankan, tetapi di akhir juga harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian hal tersebut harus dijalankan. “Sebenarnya sederhana. Taat aturan, pakai dananya sesuai dengan yang diprogramkan setelah itu buat laporannya. Kalau caranya semua sesuai aturan saya yakin tidak akan terjadi kerugian,” paparnya.

Baca juga:  Kemenkeu Minta Pemda Batasi Belanja Operasional

Terakhir orang nomor dua di KSB ini berpesan, agar seluruh aparatur yang diberi kewenangan mengelola anggaran pemerintah mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Hal itu tidak saja untuk menyelamatkan mereka tetapi di sisi lain juga guna membantu Pemda KSB mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bapak ibu tidak ingin kan kita tidak menyandang predikat WTP yang selama beberapa tahun ini berhasil kita pertahankan,” imbuh Wabup. (bug)