Inspektorat KSB Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp1,5 Miliar

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Sedikitnya Rp1,5 miliar potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Inspektorat dalam kurun waktu 11 bulan terakhir. Tingginya angka yang terindikasi bermasalah tersebut kebanyakan ditemukan di desa sebesar 70 persen dan sisanya di SKPD.

Temuan yang paling dominan di desa yakni masalah penggelapan pajak dan sejumlah proyek fisik yang dianggap tidak sesuai spesifikasi serta volume pekerjaan.

“Memang saat ini sudah ada sekitar Rp1,5 miliar potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan selama 11 bulan terakhir di tahun 2019. Tingginya potensi kerugian negara itu tentu sangat kita sayangkan, karena jika sedikit saja lalai maka akan muncul di LHP dan itu tentu sangat tidak baik. Kami juga tidak tahu secara persis apa yang menjadi masalahnya, tetapi yang jelas anggaran tersebut sudah kita minta untuk dikembalikan,” ungkap Inspektur Inspektorat Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada Suara NTB, Rabu,  6 November 2019.

Dikatakannya, terkait angka Rp1,5 miliar yang terindikasi masalah tersebut, saat ini sudah 80 persen dilakukan pengembalian dengan cara setoran tunai. Upaya ini merupakan salah satu cara supaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terbit, karena apabila LHP ini terbit maka prosesnya akan panjang.

Hanya saja, uang yang sudah dikembalikan ini rata-rata pekerjaan yang ada sudah hampir rampung. Sementara terhadap proyek yang volume pekerjaannya kurang, pihaknya tetap meminta kepada desa untuk dikembalikan ke daerah terlebih dahulu.

Ketika sudah dievaluasi, pihaknya tetap akan melakukan pengembalian guna melanjutkan programnya. Sementara untuk masalah pajak, pihaknya tetap meminta kepada desa untuk tetap melakukan pembayaran segera sebelum menjadi masalah di kemudian hari. Bahkan pihaknya memberikan target sebelum akhir tahun masalah pengembalian ini sudah tuntas.

“Kita tetap meminta mereka untuk melakukan pengembalian meskipun pekerjaannya belum rampung sebagai bahan evaluasi. Ketika hasil evaluasi kita sudah keluar maka pekerjaan yang sempat molor tetap akan kita minta untuk bisa dilanjutkan kembali,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, adanya temuan ini tidak terlepas dari masih minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing desa. Selain itu, faktor lain adanya hal ini yakni masih lalainya perangkat desa melaporkan pajak serta realisasi fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi anggaran. Terutama bendahara yang menjadi titik tekan terhadap masalah ini di masing-masing desa.

Terkait masalah ini, pihaknya tetap akan menggandeng dinas teknis (DPMD) untuk bisa melakukan pelatihan khusus terhadap masalah ini. Sehingga temuan yang ada saat ini bisa semakin diTekan. Sementara untuk SKPD, pihaknya juga akan bersurat secara resmi ke kepala dinasnya untuk bisa memberikan atensi serius terhadap pengelolaan anggaran yang ada di masing-masing SKPD.

“Kita tetap minta kepada DPMD untuk lebih intens melakukan pembinaan kepada aparatur desa, sehingga hal-hal seperti ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)