Baru Capai Rp2 Triliun, Realisasi Investasi di KSB Bergerak Lambat

Ilustrasi Investasi (suarantb.com/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbawa Barat, mengaku realisasi investasi di triwulan ketiga tahun 2019 masih sangat rendah. Dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp8 triliun, yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp2 triliun atau sekitar 24,79 persen.

Meskipun target realisasi investasi masih sangat kecil, tetapi pihaknya mengklaim bahwa capaian realisasi KSB yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB.

“Memang realisasi investasi di Triwulan Ketiga Sangat kecil jika dibandingkan dengan triwulan pertama dan kedua. Bahkan di jika dilihat data per triwulan, maka kondisi investasi di triwulan ketiga hanya mampu menyumbangkan angka sebesar Rp535 miliar saja. Rendahnya realisasi investasi ini terjadi karena masih banyaknya perusahaan yang belum melampirkan laporan LKPM-nya terutama Subkon yang berada di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), ” ujar Kepala Dinas PMPTSP, kepada Suara NTB melalui Kabid Pengendalian Penanaman Modal Fatmawati SP., M.Si, Selasa, 29 Oktober 2019.

Dikatakannya, terkait dengan LKPM yang masih molor untuk bisa diserahkan ke Dinas, pihaknya berencana untuk memanggil para Subkon yang dianggap masih belum patuh LKPM. Selain masalah tersebut, pihaknya juga menemukan banyaknya perusahaan yang sudah tidak lagi melaporkan LKPM secara rutin.

Sebut saja PT Mac Mahon Indonesia, di tahun sebelumnya mereka rutin untuk melaporkan ke Dinas, tetapi untuk tahun ini sampai dengan batas akhir pengajuan LKPM tidak kunjung dilakukan oleh perusahaan. Pihaknya juga menemukan banyaknya perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi secara optimal karena kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga berdampak pada laporan realisasinya.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya berencana untuk menggelar rapat khusus dengan pimpinan perusahaan membahas masalah pentingnya LKPM sebagai dasar untuk mengetahui nilai investasi yang sudah dilakukan selama tahun berjalan. Tentu dengan data LKPM inilah, Pemerintah bisa langsung memetakan kondisi ekonomi masyarakat KSB apakah mengalami perkembangan atau justru stagnan.

“Ada banyak faktor sehingga realisasi investasi di Triwulan ketiga bergerak lambat, meski demikian kita (KSB) yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten yang lain. Kami juga tetap akan intens turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penanaman modal,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain persoalan perusahaan yang masih belum melaporkan LKPM, dari segi aturan untuk mengukur reliasasi investasi tahun berjalan juga berbeda. Dimana untuk tahun 2019 modal awal sudah tidak lagi dihitung sebagai realisasi investasi, melainkan hanya nilai produksinya saja yang dihitung didalam realisasi investasi.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena modal awal selalu diikutkan dalam mengukur pertumbuhan investasi. Pihaknya juga mengklaim, jika investasi di tahun 2019 juga dihitung dengan modal awal (kerja) maka pihaknya yakin realisasi investasi sudah mencapai target.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya di Triwulan keempat awal tahun 2020 mendatang target tersebut bisa terealisasi dengan baik. Keyakinan tersebut beralasan dengan semakin masifnya sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha untuk rutin melaporkan LKPM setiap tahunnya. Bahkan perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp500 juta juga akan dikenakan wajib LKPM di tahun 2020 mendatang.

“Meski target yang tercapai saat ini masih sangat kecil, tetapi kami yakin di Triwulan keempat tahun 2020 target tersebut akan tercapai. Kita juga berencana untuk membuat aturan khusus supaya perusahaan bisa rutin menyampaikan LKPM,” pungkasnya. (ils)