Calon P3K di KSB Khawatir Tak Jadi Diangkat

Kepala BKD KDB, Tajuddin (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Para  calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini terus dihantui rasa was-was. Mereka khawatir tak jadi diangkat, meski sebelumnya mereka telah dinyatakan lulus rekrutmen akhir 2018 lalu.

Salah seorang calon P3K, kepada Suara NTB, mengaku, selama penantiannya hampir setahun ini dirinya dan banyak rekannya dibuat khawatir. Sebab banyak informasi yang didapatkan tidak menguntungkan mereka. “Ada yang bilang akan diseleksi lagi, bahkan ada juga info kami akan dibatalkan pengangkatannya. Jadi kami bingung mana yang benar,” katanya.

Calon P3K yang mengajar di salah satu sekolah SD dalam kota Taliwang ini menjelaskan, sebenarnya dirinya sudah berupaya mencari informasi ke sejumlah pihak berewenang di pemerintah mengenai nasib rekrutmen P3K 2018. Hanya saja penjelasan yang diperoleh tidak pernah tuntas dan terang benderang.

Sementara informasi yang beredar di luar semakin liar. Bahkan paling santer isu yang didapatkan, mereka tidak akan diangkat meski telah dinyatakan lulus. “Terus apa dong artinya kami ikut tes kalau juga akhirnya tidak diangkat-angkat,” keluhnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs. Tajuddin, M.Si mengatakan, penjelasan terakhir yang diperolehnya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), jika pengangkatan P3K hasil seleksi tahun lalu masih terus berpores. Dan salah satu yang tengah disiapkan pemerintah adalah kelengkapan regulasinya.

“Aturannya masih digodok. Tapi soal kapan pastinya resmi diangkat belum ada info lanjutan yang kami terima,” terangnya.

Tajuddin meyakini, pengangkatan P3K yang telah lulus ujian seleksi tulis itu pada akhirnya pasti akan diangkat. Sebab selain telah dinyatakan lulus, jauh sebelum pelaksanaan seleksi pusat telah meminta kesediaan pemerintah daerah mengenai kesanggupan membayar gajinya.

“Tentu kemudian tidak akan digelar seleksinya kalau pusat tidak buka ruang. Dan juga kita di daerah tidak ada kesanggupan di sisi anggaran,” urainya.

Ia pun meminta kepada para calon P3K yang masih terus menunggu agar tetap bersabar. Bagi mantan kepala Dinas Dikpora ini, pemerintah tidak akan menelantarkan ribuan para calon P3K tersebut yang selangkah lagi mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari unsur kepegawaian yang diakui undang-undang tersebut.

“Rekrutmennya kan nasional. Artinya bukan di tempat kita saja seperti ini. Tapi di daerah lain juga sama,” timpalnya seraya menambahkan, para calon P3K saat ini tetap akan diakomodir sebagai tenaga honor daerah.

“Sampai mereka resmi diangkat menjadi P3K, untuk sementara waktu mereka tetap bisa bekerja di unit-unit kerja pemerintah di mana mereka di SK-kan sebagai honorer,” demikian Tajuddin. (bug)