MacMahon Evaluasi Ribuan Karyawan, Bupati KSB Minta Pengawasan Diintensifkan

H. Musyafirin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W. Musyafirin, MM meminta agar pemerintah mengintensifkan sistem pengawasan ketenagakerjaan di proyek tambang Batu Hijau.

Menurut orang nomor satu di KSB itu, saat ini ada agenda penting ketenagakerjaan di Batu Hijau yang harus mendapat pengawasan secara ketat. Di mana PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) dan perusahaan aliansinya PT MacMahon tengah melakukan evaluasi terhadap ribuan karyawannya yang selama ini di bawah sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Agenda itu harus kawal, kan kewenangan pengawasan ada di provinsi bukan di kami (kabupaten),” cetus bupati, Selasa,  15 Oktober 2019.

Diakui bupati, evaluasi tenaga kerja menjadi hak perusahaan. Meski begitu, pemerintah harus hadir dalam setiap prosesnya untuk memastikan hak-hak pekerja tidak ada yang dilanggar oleh perusahaan. “Prinsipnya pengawasan pemerintah itu untuk perlindungan kepada karyawan dan perusahaan juga kan,” timpalnya.

Jika proses evaluasi tidak mendapat kawalan dan pengawasan ketat oleh pemeringah, bupati khawatir, akan menjadi bola panas di tingkat pekerja. Sebab seusai aturan ketenagakerjaan , pekerja dengan sistem PKWT memungkinkan menjadi permanen atau sistem Perjanjiian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Jangan-jangan

evaluasi itu dijadikan alasan oleh perusahaan untuk menghindari mengangkat karyawan permanen. Padahal ada yang berpotensi (permanen) karena aturannya setelah dikontrak PKWT dua tahun dan diperpanjang setahun, otomatis mereka itu harus permanen,” urainya.

Agar hal itu tidak terjadi, bupati kembali menegaskan, Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus mengambil langkah cepat. Menempatkan petugas ketenagakerjaannya di proyek Batu Hijau guna mengawal proses evaluasi yang dilaksanakan PTAMNT berikut perusahaan aliansinya.

“Petugasnya jangan tempatkan di Sumbawa. Bawa ke sini, sebab di sinilah sebenarnya konsetrasi tenaga kerja di pulau Sumbawa,” timpalnya.

Ditanya langkah Pemda KSB dalam rangka memberi perlindungan tenaga kerja lokal yang ada di Batu Hijau. Bupati menyebutkan, dalam kewenangan yang sangat terbatas, Pemda KSB terus berjuang. Ia mengatakan, terkait evaluasi yang dilalukan AMNT dengan perusahaan aliansinya seiring akan berkhirnya kontrak tenaga kerja PKWT, Pemda KSB telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan manaiemen perusahaan.

“Minggu ini kita akan gelar pertemuan lagi bersama provinsi dan perusahaan. Tapi kan kewenangan lebih luas ada di provinsi, makanya kami minta agar dikawal perushaan itu (AMNT),” imbuh bupati. (bug)