Ratusan Juta Uang Negara di Dinas PUPRPP KSB Belum Dikembalikan

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat masih ada beberapa SKPD yang masih belum mengembalikan temuan negara hasil audit BPK tahun 2019. Salah satunya yakni di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Permukiman Perumahan (PUPRPP) dengan total pengembalian sekitar Rp719 juta. Terkait masalah tersebut, pihaknya sudah bersurat secara resmi untuk segera menuntaskan masalah itu jika tidak maka kasusnya akan tetap berlanjut ke tahap selanjutnya.

“Memang masih ada beberapa SKPD yang belum menyelesaikan pengembalian terhadap kerugian negara tahun 2018 salah satunya di Dinas PUPRPP senilai Rp719 juta. Kami sebenarnya sudah memanggil mereka untuk segera melakukan pengembalian dan mereka berjanji akan melunasinya di APBD-P, tetapi sampai saat ini masih nihil pengembalian. Maka dari itu, dalam waktu dekat kami akan segera memanggil mereka untuk menyelesaikan masalah ini, jika tidak maka masalah ini akan kita naikan ke tahap selanjutnya,” ungkap Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada Suara NTB, Senin,  14 Oktober 2019.

Dikatakannya, temuan kerugian negara di Dinas selalu terjadi tiap tahun anggaran dan dinas PUPRPP yang menjadi

penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan SKPD lainnya. Terkait dengan hal ini, pihaknya meminta semua SKPD untuk bisa menaati kaidah penganggarannya, sehingga tidak selalu muncul pengembalian di setiap hasil audit BPK diterima.

Selain itu, pihaknya juga berharap supaya apa yang menjadi temuan tersebut segera dikembalikan ke negara. Jika tidak, maka akan ada proses selanjutnya yang akan dilalui baik itu TPTGR maupun Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Tentu jika kasus ini sampai ke Kejaksaan maka prosesnya sudah berbeda, bukan lagi pembinaan yang dikedepankan tetapi lebih kepada penegakan hukum. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk tidak main-main dengan LHP BPK, karena jika disepelekan akan berakibat fatal.

Selain temuan yang baru, pihaknya juga akan terus berupaya menagih tunggakan kerugian negara sejak tahun 2007 yang hingga saat ini masih belum dikembalikan dengan total kerugian mencapai angka Rp369 juta.

“Kita tetap akan tagih mereka supaya segera menyelesaikan apa yang menjadi temuan tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena jika tidak ada pengembalian, maka masalah itu akan kita serahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penagihan,” pungkasnya. (ils)