Polisi Terbitkan SPDP Empat Tersangka Dugaan Kredit Fiktif BPR KSB

Ilustrasi Penyidikan (suarantb.com/pexels)

Taliwang (Suara NTB) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 2013. Kasus yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp400 juta dengan empat tersangka tersebut saat masih didalami pihak Kejaksaan untuk tahapan selanjutnya, serta penahanan tersangka.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH, S.IK kepada Suara NTB, Senin,  14 Oktober 2019 membenarkan adanya SPDP terkait kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR tahun 2013 lalu dan saat ini masih dikaji di Kejaksaan.

Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Baik itu nama para pelaku dan juga jabatan yang mereka emban. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para tersangka tidak kabur dan menghilangkan barang bukti.

Dalam waktu dekat, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya SPDP yang sebelumnya dikirim bisa diberikan jawaban. Jika hasil penelitian tim Kejaksaan tidak ada masalah lagi, maka para calon tersangka akan langsung ditahan sekaligus melengkapi dokumen lainnya agar kasus ini bisa segera tuntas. Karena pada hakikatnya kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak lama harus segera dituntaskan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Memang SPDPnya sudah kirim ke Kejaksaan dengan

empat orang tersangka. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, sehingga kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak tahun 2013 lalu bisa tuntas,” ungkapnya.

Dikatakannya, penanganan kasus ini sudah berlangsung sejak lama sehingga masalah ini harus tuntas sebelum tahun 2020. Bahkan para tersangka juga kemungkinan besar akan bertambah dari empat orang menjadi enam orang. Tentu untuk tersangka tambahan, pihaknya menunggu petunjuk lanjutan dari Kejaksaan.

Jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah, maka pihaknya akan langsung melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan, jika hasil penelitian berkas SPDP tuntas dalam minggu ini, maka pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Selain kasus BPR, pihaknya juga fokus untuk menyelesaikan kasus Desa Dasan Anyar dengan jumlah kerugian mencapai angka Rp850 juta dan penggelapan pajak senilai Rp154 juta. Kasus yang sudah masuk dalam tahap penyidikan tersebut juga ditargetkan tuntas tahun 2019 sehingga tidak ada tunggakan kasus korupsi di tahun yang akan datang.

“Baru empat orang tersangka yang sudah kita tetapkan dalam kasus tersebut, jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah kita sudah siap. Kami juga tetap berupaya supaya kasus tindak pidana korupsi bisa segera tuntas dan tidak menjadi tunggakan di tahun yang akan datang,” pungkasnya. (ils)