Rekrutmen CPNS 2019, KSB Peroleh Jatah 378 Formasi

Tes CPNS Pemprov NTB tahun 2018. (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa Barat, hanya diberikan jatah 378 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari usulan awal sekitar 578 formasi di tahun 2019. Jumlah ini tentu sangat minim jika dibandingkan dengan  total kebutuhan pegawai PNS di KSB mencapai angka 4000 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB Drs. Tajudin M. Si, kepada Suara NTB, Selasa,  8 Oktober 2019 mengatakan, memang jika mengacu hasil anasilis beban kerja (ABK) Bagian Organisasi  maka optimalnya suatu daerah harus memiliki 8000 orang pegawai PNS. Sedangkan yang tersedia baru sekitar 3.213 orang saja termasuk dengan tambahan PNS di penerimaan tahun 2018.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, pihaknya terpaksa harus mengangkat tenaga honor, sukarela, dan tenaga dengan SK kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata demi keberlangsungan suatu organisasi Pemerintahan yang ada di daerah. Karena jika menunggu sampai tenaga PNS terpenuhi, maka roda Pemerintahan tidak bisa berjalan  maksimal. Keterbatasan tenaga PNS ini juga sudah sering disuarakan, tapi faktanya justru penerimaan di tahun 2018 kemarin tidak maksimal bahkan di tahun 2019 juga masih tetap sama.

“Kami sudah sering menyuarakan masalah keterbatasan tenaga PNS sekitar 4000 orang pegawai. Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak karena untuk proses penerimaan PNS ini berlaku secara nasional tidak hanya KSB,” ungkapnya.

Disebutkannya, saat ini jumlah PNS yang ada di KSB sekitar 3.213 orang pegawai. Jumlah tersebut sudah juga berkurang seiring dengan terbitnya SK tiga Kementerian terhadap PNS yang terlibat masalah hukum. Sementara total pegawai yang berada di lingkup Pemkab Sumbawa Barat, baik itu PNS maupun non PNS secara keseluruhan berjumlah sekitar 6000 orang.

Terkait kekurangan jumlah PNS itu, pihaknya tidak bisa mengintervensi, mengingat formasi dan kebijakannya berada di pemerintah pusat. Daerah hanya menerima dan mengusulkan tenaga yang dibutuhkan sesuai ABK yang sudah dipetakan. Bahkan yang paling minim ketersediaan PNSnya di sektor pendidikan lantaran banyak pegawai kategori dua (K2) yang tidak ikut berpartisipasi di tahun 2018 lalu.

Nantinya ketika diminta maka akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang meminta tenaga tersebut. Baik itu untuk analis kepegawaian atupun tenaga ahli lain sesuai dengan usulan daerah.

“Kebijakan perekrutan PNS ini berada di pusat bukan di pemerintah daerah. Kita tinggal menunggu saja formasi yang diberikan oleh pemerintah baik itu jadwal pelaksanaan maupun petunjuk pelaksanaan nantinya,” tandasnya. (ils)