Kekeringan Meluas, 621 Hektare Lahan Pertanian Puso

Lahan pertanian yang dilanda kekeringan di KSB. Sebanyak 3.065 hektare lahan padi dan 270 hektare jagung di KSB kini terdampak kekeringan. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan hingga saat ini total luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan bertambah dari 1.619 hektare menjadi 3.065 untuk padi dan 270 hektare untuk jagung. Dari jumlah tersebut, tercatat ada sekitar 621 hektare yang sudah dinyatakan puso karena tidak kunjung mendapatkan pasokan air. Akibatnya produksi pertanian setempat terancam defisit hingga 2000 ton di musim tanam kedua.

“Memang luas lahan yang terdampak kekeringan di KSB berpotensi untuk terus bertambah karena tidak kunjung turun hujan. Upaya kita menyelamatkan lahan tersebut dengan mendistribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK dan 10 PK juga sudah maksimal kita lakukan. Tetapi hanya beberapa persen saja yang bisa kita selamatkan, sementara sisanya kita kesulitan untuk mendapatkan pasokan air untuk digunakan oleh petani,” ujar Kepala Distanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP kepada Suara NTB, Selasa,  27 Agustus 2019.

Dikatakannya, sampai saat ini baru tiga lokasi yang melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 1.486 hektare, di Taliwang sekitar 175 hektare dan Poto Tano sekitar 130 hektare. Hanya saja untuk Taliwang, total luas lahan yang sudah dinyatakan puso mencapai angka 30 hektare untuk padi dan 60 hektare jagung. Sedangkan di kecamatan Poto Tano dengan total luas lahan yang terdampak 70 hektare masih dalam kondisi kritis, tetapi jika tidak kunjung turun hujan maka akan terancam Puso.

Pihaknya juga sudah turun lapangan untuk membantu petani terkait masalah pengairannya. Sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan menambah defisit produksi hasil pertanian di tahun 2019. Hanya saja yang sangat disayangkan yakni masih minimnya peserta yang ikuti di program AUTP sehingga lahan pertanian yang sudah dinyatakan Puso tidak kerugian akibat gagal panen harus ditanggung secara mandiri.

“Memang persoalan kekeringan selalu terjadi di tiga lokasi tersebut, karena memang sifat lahannya tadah hujan. Makanya anggaran di tahun-tahun yang akan datang akan kita arahkan untuk penambahan sumber mata air. Sehingga musibah terjadinya gagal panen yang akan terjadi bisa semakin diminimalisir,” tandasnya. (ils)