KSB Lanjutkan Penertiban PETI, Dampak Kesehatan Mulai Dikaji

Petugas membakar lubang di lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dampak kesehatan yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan tambang liar yang menggunakan merkuri ini. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan untuk tetap melanjutkan rencana penertiban lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) karena kondisinya sudah berbahaya bagi lingkungan. Meskipun sudah banyak lubang yang sudah ditutup paksa,  tetapi faktanya upaya tersebut belum menjadikan aktivitas itu mati total. Karena masih banyak lokasi lain yang tetap melakukan aktivitas ilegal itu tanpa menggubris sosialisasi dan upaya tegas lainnya.

“Hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga kesehatan bahwa paparan merkuri dari sejumlah sampel tanaman dan air kadar merkurinya sudah berada di atas ambang batas. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa PETI ini  untuk tidak ditertibkan. Jika masalah ini tetap dibiarkan berlarut maka dampak kerusakannya akan semakin parah. Makanya kita meminta kepada penambang dan pengelola gelondong untuk mulai meninggalkan aktivitas PETI demi masa depan lebih baik, karena dampaknya sudah terlihat di masyarakat,” ungkap Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM, di Forum Yasinan.

Dikatakannya, upaya untuk penertiban PETI sudah mulai dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Baik kepada para pemilik gelondong, para penambang PETI di seluruh wilayah maupun masyarakat secara umum. Karena untuk saat ini sudah ada tim khusus yang sengaja dibentuk oleh Polda untuk bisa melakukan penertiban terhadap PETI ini.

Sebelumnya tim gabungan dari TNI-polri juga sudah mulai menutup lubang PETI dan gelondong di kecamatan Sekongkang. Harapannya masyarakat yang bisa mendukung upaya penertiban peti di lokasi lainnya. Tetapi respon positif dari masyarakat terkait dampak PETI ini masih sangat kecil, hal inilah yang mengakibatkan aktivitas itu masih tetap ada di masyarakat. Makanya dengan adanya tim khusus yang terbentuk, upaya tegas dalam penertiban PETI akan lebih di kedepankan, tidak ada lagi toleransi karena dampaknya sudah sangat luas bagi masyarakat dan produk pertanian.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengkaji lebih dalam dampak kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) terhadap kesehatan manusia. Sebagaimana hasil penelitian awal.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, menunjukkan sekitar 75 persen sampel pekerja PETI dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas pengelolaan tambang liar mengidap anemia (kurang darah) yang diduga sebagai dampak paparan penggunaan bahan kimia merkuri pada kegiatan penambangan.

“Iya kami pasti akan melakukan pendalaman. Dan hasil BBTKLPP itu sebagai data awal kami melangkah,” kata kepala Dikes KSB, H. Tuwuh, SAP kepada Suara NTB.

Secara klinis, Tuwuh menjelaskan, penyakit merkuri dapat dipicu oleh berbagai kondisi. Dan paparan bahan kimia berbahaya adalah salah satu caranya. Selain itu pola makan dan pola hidup juga dapat menjadi penyebabnya. “Nah karena itu kita perlu kajian mendalam apakah benar satu-satunya pemicu anemia pekerja tambang itu karena paparan merkuri,” sebutnya. (ils/bug)