Itkab Tunggu Pengembalian Dugaan SPJ Fiktif

Ady Mauluddin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menunggu pengembalian keuangan negara pada temuan kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban di Kantor Camat Sekongkang tahun 2019. Dalam pelaksanaan salah satu kegiatan di Festival Bau Nyale yang ditaksir menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut, tercatat ada sekitar Rp89 juta yang tidak dilaporkan.

Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa, 30 Juli 2019 mengatakan, saat ini pengembaliannya tersisa tinggal Rp12 juta dari temuan awalnya sekitar Rp89 juta. Terkait pengembalian tersebut, camat setempat sudah membuat surat pernyataan untuk tetap mengembalikan uang yang sudah digunakan secara pribadi tersebut.

Karena sudah ada iktikad baik, pihaknya tetap memberikan waktu paling lambat hari Jumat sudah bisa dilakukan pengembalian. Jika tidak, maka akan ada upaya lanjutan terhadap penanganan kasus tersebut, baik itu dengan melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) maupun upaya yang lain.

Upaya tegas tersebut dilakukan supaya tidak ada yang bermain-main dengan penggunaan anggaran negara, karena pasti akan tetap diproses sesuai dengan aturan berlaku. Pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas camat bersangkutan lalai untuk mengembalikan

apa yang tidak menjadi haknya tersebut.

“Sesuai dengan kesepakatan, dia (oknum camat) tetap akan melakukan pengembalian karena kita sudah ancam jika tidak kasusnya berlanjut. Makanya kami tunggu sampai hari Jumat, jika tidak maka kami tetap akan melakukan Riksus terhadap yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil klarifikasi dengan oknum camat bersangkutan bahwa anggaran tersebut tidak di SPJkan lantaran digunakan untuk kepentingan pribadi camat. Bahkan camat yang bersangkutan juga sudah datang dengan membawa sertifikat sejumlah aset yang dimiliki untuk dijual guna membayar uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

Pihaknya sangat berharap supaya tidak ada lagi yang bermain dengan keuangan negara karena pasti akan diminta pertanggung jawabannya. Pihaknya juga mengimbau ASN, untuk mematuhi aturan dan apa yang sudah diikrarkan pada saat dilakukan pelantikan. Karena jika melakukan perbuatan yang salah pasti diproses sesuai aturan dan akan ada sanksi tegas terhadap pelanggar.

“Sanksi tegas tetap akan kita berikan jika oknum bersangkutan tidak melakukan pengembalian. Maka dari itu kami menghimbau kepada semua pihak untuk bisa menjaga integritas janji PNS untuk tidak melakukan perbuatan tercela,” tandasnya. (ils)