Kekeringan Meluas, Target Produksi Pertanian Sulit Tercapai

Nampak lahan terdampak kekeringan di lingkungan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. (SuaraNTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat hingga saat ini luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan bertambah dari 607 hektar menjadi 647 hektar. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 250 hektar yang sudah terancam puso karena tidak kunjung mendapatkan pasokan air. Melihat fenomena itu, maka Dinas Tanbunnak KSB pesimis untuk mencapai target produksi di Musim Tanam (MT) kedua tahun 2019 ini.

“Kami masih terus memantau kondisi terkini terhadap ratusan hektar lahan yang terdampak kekeringan itu untuk bisa kita kalkulasi total produksi padi kita yang hilang. Sementara terhadap lahan yang masih bisa diselamatkan, kita sudah distribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK sampai 10 PK untuk digunakan oleh para petani. Karena jika tidak kita selamatkan potensi lahan tersebut, maka jumlah lahan yang puso juga akan bertambah yang berakibat merosotnya target produksi,” ujar Kepala Dinas Tanbunnak Suhadi SP., M. Si kepada Suara NTB, Kamis, 4 Juli 2019.

Dikatakannya, sampai dengan saat ini baru dua lokasi yang sudah melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 607 hektar dengan jumlah lahan yang terancam puso 250 hektar dan kecamatan Taliwang sekitar 32 hektar.

Hanya saja untuk lahan di Taliwang tersebut masih dalam kondisi kekeringan ringan dengan umur padi sekitar 14 hari. Terhadap lokasi tersebut, saat ini tim sudah turun ke lapangan untuk membantu masalah pengairannya. Sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan masalah lainnya.

Selain pola penanganan darurat, pihaknya juga akan berupaya untuk menciptakan sumber mata air di lokasi-lokasi yang rawan kekeringan sebut saja di Poto Tano, Seteluk, sebagian Taliwang dan Jereweh. Hal ini dilakukan supaya di tahun-tahun yang akan datang tidak jumlah lahan yang puso bisa diminalisir. Untuk pemanfaatan sumber air ini nanti akan dibiaya dari APBD- P sehingga di awal musim tanam pertama tahun 2020 mendatang sudah tidak ada masalah lagi.

“Memang persoalan kekeringan ini selalu terjadi setiap tahunnya,  maka dari itu anggaran di APBD-P akan kita arahkan ke penambahan sumber mata air bagi para petani. Supaya puso yang kiranya terjadi bisa semakin diminimalisir,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain masalah penyediaan jaringan irigasi dan sumber mata air baku, pihaknya juga akan berupaya membantu para petani dengan program AUTP yang dianggap masih sangat minim peminat. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemerintah akan menanggung pembayaran asuransi tersebut asalkan para petani bisa ikut dan bergabung. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena petani harus membayar asuransi sebesar Rp36 ribu untuk satu hektar lahan yang rusak.

Dari jumlah uang yang dibayarkan itu, petani akan mendapatkan bantuan ganti rugi Rp6 juta untuk satu hektar jika mengalami gagal panen dan masalah lainnya. Karena tahun 2020 mendatang sudah tidak ada lagi pungutan untuk mendapatkan asuransi, maka pihaknya sangat berharap agar petani bisa memanfaatkan program tersebut. Sehingga pada saat terjadi masalah terhadap lahan pertaniannya petani tidak terlalu merugi dan bisa juga diberikan bibit untuk musim tanam berikutnya.

“Selain menambah fasilitas untuk mengatensi masalah kekeringan, kami juga akan  berupaya mengratiskan para petani untuk mendapatkan progam AUTP dengan tidak perlu membayar asuransi Rp36 ribu. Upaya itu kita lakukan supaya para petani bisa ikut program AUTP dan kerugian akibat bencana bisa kita minimalisir,” tandasnya. (ils)