Defisit Hingga Rp100 Miliar, KSB Wacanakan Efisiensi

Wabup KSB,  Fud Syaifuddin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai membahas APBD Perubahan (APBDP) tahun 2019. Sejumlah efisiensi pun diwacanakan karena adanya defisit anggaran pada APBD yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp100 miliar lebih.

Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST kepada Suara NTB, tidak menampik adanya efisiensi anggaran di APBD Perubahan karena anggaran yang terbatas. Hal ini terjadi lantaran pendapatan dari royalti perusahaan tambang di KSB dianggap masih belum maksimal. Sementara dari sektor PAD hingga saat ini dianggap masih belum memberikan kontibusi lebih terhadap pendapatan daerah. Sehingga tidak ada cara lain, melainkan sejumlah paket pekerjaan harus ditunda untuk menekan terjadinya utang ke pihak ketiga.

Kendati demikian, dirinya mengaku tidak akan ada masalah ketika terjadinya pemangkasan anggaran lantaran APBD-P bukan untuk menambah pekerjaan melainkan hanya pergeseran saja. Tidak menutup kemungkinan juga sejumlah pekerjaan fisik berupa infrastruktur yang dianggap tidak mendesak juga akan ditunda pelaksanaan kegiatannya.

“Memang anggaran kita defisit hingga Rp100 miliar lebih, tapi kami meyakini tidak akan menjadi masalah, karena langkah efisiensi sudah kita siapkan. Sehingga tidak akan terjadi hutang di akhir tahun anggaran nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu langkah efisiensi anggaran yang lain dan saat ini masih dibahas di TAPD yakni dengan memangkas sejumlah anggaran yang ada di masing-masing SKPD. Bahkan besaran anggarannya yang akan dipangkas sekitar 10 persen dari jumlah anggaran yang diterima SKPD. Pola efisiensi yang sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan yakni dengan pengurangan tunjangan kinerja dinamis bagi para ASN. Wacana tersebut bisa saja dilakukan mengingat TKD merupakan tunjangan dinamis yang bersifat fluktuatif.

Bahkan pemberian TKD bagi ASN juga perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena untuk pembayaran gaji tidak mungkin bisa dipangkas. Hanya saja untuk pengurangan TKD ini, dirinya masih menunggu keputusan dari TAPD untuk bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Apalagi waktu untuk pembahasan dan penetapan APBD-P sudah semakin singkat, sehingga perlu langkah strategis dalam menyikapi masalah defisit anggaran tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi masalah di akhir tahun anggaran dan hal itu juga akan menjadi penilaian buruk dalam pengelolaan anggaran yang ada di daerah ini (KSB).

“Kami masih mencari pola yang lain untuk bisa melakukan efisiensi terhadap sejumlah anggaran yang mengalami defisit tersebut. Tetapi yang jelas, secara keseluruhan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kaidah penganggaran di APBD-P hanya berupa pergeseran saja,” tandasnya. (ils)