Izin Lingkungan Perusahaan Tambak Udang di KSB Belum Rampung

Kompleks tambak udang PTBHJ di desa Tambak Sari kecamatan Poto Tano. (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) – Dokumen perpanjangan izin lingkungan PT Bumi Harapan Jaya (PTBHJ) hingga kini belum rampung. Perusahaan tambak udang di kecamatan Poto Tano itu masih melengkapi sejumlah berkas lainnya sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan baru agar bisa terus beroperasi.

Informasi belum selesainya perpanjangan izin lingkungan PTBHJ itu disampaikan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Feriyal. Kepada Suara NTB, ia menyatakan, salah satu berkas izin yang masih dilengkapi oleh PTBHJ yakni izin penggunaan air laut. Di mana izin tersebut kewenangannya berada di  tingkat provinsi. “(perpanjangan izin lingkungan BHJ) belum selesai ya. Mereka masih ada ngurus satu berkas lagi dan itu di provinsi,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengkonfirmasi manajemen PTBJH mengenai syarat yang penerbitannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tersebut. Jawaban PTBHJ jika dalam waktu dekat izin pemanfaatan air laut itu hampir diperoleh perusahaan. “Katanya (BHJ) sih minggu in bisa terbit izin pemanfaatan air lautnya,” kata Feriyal mengutip keterangan PTBHJ.

Jika nantinya syarat izin pemanfaatan air laut telah diperoleh PTBHJ, selanjunya kata Feriyal, sidang perpanjangan izin lingkungan PTBHJ akan dilanjutkan. Ia memperkirakan jika tidak ada halangan pekan depan

sidang izin yang biasa disebut izin AMDAL (analisa dampak lingkungan) itu akan dilaksanakan di tingkat provinsi. “Kami (DLH KSB) pasti akan dipanggil juga mengikuti jalannya sidang itu sebelum akhirnya ditetapkan atau disetujui,” ujarnya sembari menambahkan untuk syarat yang menjadi kewenangan kabupaten semua telah dikantongi PTBHJ.

“Kalau yang jadi kewenangan kita sudah mereka lengkapi seperti misalnya izin pemanfaatan ruang. Jadi benar-benar yang hanya kewenangan provinsi belum dituntaskan,” sambung Feriyal.

Untuk diketahui, izin lingkungan PTBHJ berakhir per 31 Desember 2018 lalu. Meski izin lingkungannya kadaluarsa, perusahaan tambak udang itu tetap beroperasi normal. Pemda KSB memberikan relaksasi penyelesaian izin tanpa perusahaan harus menghentikan operasionalnya sampai mendapatkan izin baru (perpanjangan).

Feriyal menyatakan, kebijakan pemberian waktu menyelesaikan perpanjangan izin lingkungan PTBHJ itu tetap di bawah pengawasan pihaknya.

Melalui Komisi AMDAL, sejak Januari 2019 hingga kini operasional PTBHJ tetap diawasi secara ketat. Hal ini untuk memastikan seluruh aktifitas tambak tidak ada yang menyalahi ketentuan aturan lingkungan yang berlaku.

“Kenapa tetap diberi izin operasional pertimbangannya ada juga sisi kemanusiaan di samping menjaga iklim investasi di daerah. Kan tahu sendiri yang bekerja di tambak itu masyarakat KSB jua,” tukasnya. (bug)