Inspektorat Limpahkan Kasus Desa Labuhan Lalar ke APH

Inspektur Inspektorat KSB,  Ady Mauluddin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, kembali melimpahkan kasus dugaan proyek fiktif pengadaan lampu penerangan pantai di desa Labuhan Lalar dengan jumlah anggaran Rp175 juta di tahun 2018 kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Pelimpahan kasus tersebut dilakukan, setelah perpanjangan waktu pengembalian selama 40 hari tidak kunjung memberikan hasil sesuai harapan.

Inspektur Inspektorat KSB,  Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Kamis,  13 Juni 2019 mengatakan, pelimpahan berkas kasus ini ke APH sebenarnya merupakan keputusan terakhir karena waktu selama 60 hari dan tambahan 40 hari tidak kunjung memberikan hasil yang menggembirakan. Bahkan oknum yang terlibat dalam kasus ini diduga selalu memberikan alasan tidak masuk akal saat tim dari Inspektorat melakukan penagihan. Salah satunya yakni dengan alasan penipuan pada saat oknum ini menjual tanahnya untuk mengganti kerugian negara yang dia buat.

Tetapi fakta yang ada di lapangan, justru oknum mantan Kades ini tidak menjual tanah dan pasrah terhadap kasus yang menimpanya tanpa ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang muncul. Akibatnya, kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke APH supaya bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.

Upaya tersebut juga sengaja diambil untuk memberikan efek jera bagi desa-desa yang lain supaya tidak lagi melakukan hal yang sama.

“Kita sudah serahkan kasusnya ke APH karena tidak ada upaya untuk melakukan pengembalian. Dia juga mengaku oknum mantan Kades tersebut sudah beberapa kali datang ke Inspektorat supaya kasusnya tidak dilimpahkan ke APH, tetapi tidak menggubris upaya itu,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengadaan lampu penerangan pantai ini menjadi masalah pada saat proyek yang dibiayai oleh APBDes itu tidak kunjung selesai padahal anggarannya sudah dicairkan semua  (100 persen). Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ketua BPD setempat untuk dilakukan audit investigasi.

Setelah menerima laporan tersebut, Inspektorat kemudian menurunkan tim khusus untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus). Berdasarkan  Hasil Riksus yang dilakukan tersebut, akhirnya tim Inspektorat mengeluarkan rekomendasi untuk dikembalikan terkait kerugian tersebut. Selain desa Labuhan Lalar sebelumnya Inspektorat juga sudah melimpahkan dua kasus penyimpangan APBDes di dua desa yakni Desa Dasan Anyar dengan total kerugiannya mencapai angka Rp850 juta dan desa Belo sekitar Rp400 juta.

Itu artinya, Inspektorat sudah sangat tegas untuk tidak lagi memberikan toleransi kepada desa yang bermasalah sekaligus mengingatkan untuk mengelola anggarannya dengan baik dan benar. Karena jika ada masalah penyimpangan pasti akan tetap di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita tidak akan tinggal bagi desa yang bermasalah tetap akan diproses sesuai dengan aturan berlaku,” sebutnya.

Ia mengajak kepada desa-desa yang lain untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran yang dimiliki. Kasus desa Kemuning juga diharapkan bisa menjadi pengingat bagi desa yang lain untuk mengelola anggarannya dengan baik. Inspektorat juga akan sangat terbuka jika ada desa yang datang untuk berkonsultasi terkait pengelolaan anggarannya dan itu sangat diharapkan bisa terjadi. Sehingga desa berkasus yang akan dilimpahkan ke APH bisa semakin diminimalisir, pihaknya juga akan tetap mengawasi pengelolaan APBDes yang terjadi di  desa lainnya. Jika masih tetap ada desa yang bermasalah dan melakukan penyimpangan pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas.

“Aturannya sudah jelas bagi para pelanggar tetap akan kita berikan sanksi sekaligus akan kita limpahkan ke APH. Makanya kami minta kepada desa agar bisa berhati-hati mengelola anggarannya supaya tidak timbul masalah di kemudian hari,” tandasnya. (ils)