Dugaan Pungli di SMAN 1 Taliwang Tak Dilanjutkan ke Proses Hukum

Ilustrasi (Pungli)

Taliwang (Suara NTB) – Kasus dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) di SMAN 1 Taliwang, di tahun 2018, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Sebab, Inspektorat hanya memberikan rekomendasi supaya kasus ini tidak terulang lagi dan meminta agar sistem pengelolaannya dirombak secara total.

Wakil Ketua Satgas Saber Pungli KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si, kepada Suara NTB, Selasa,  22 Januari 2019 mengatakan, untuk kasus dugaan pungli baju seragam di SMAN 1 Taliwang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Itu terjadi karena hasil pengecekan dokumen yang diserahkan ke Satgas Saber Pungli masih diberikan toleransi. Tentu dengan catatan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama di tahun selanjutnya jika ditemukan ada lagi pungutan maka kasus itu langsung diserahkan ke APH.

Pada prinsipnya, Inspektorat hadir dalam kasus tersebut sebagai salah satu fungsi pembinaan, jika mengulangi lagi tidak lagi diberikan toleransi. Apalagi dalam kasus diduga Pungli tersebut tidak ada pelanggaran (hasil pengecekan dokumen) hanya sebatas kesalahan proses administrasi saja.

“Sebenarnya tidak ada tindakan pungli di pengadaan seragam tersebut. Tetapi yang menjadi masalah di kasus tersebut yakni pola administrasi yang harus diperbaiki,” ungkapnya.

Menurutnya, hal yang mendasar untuk bisa diperbaiki dalam kasus tersebut  yakni adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pembuatan tiga set seragam itu. Hal tersebut sangat berpotensi menjadi penerimaan yang tidak sah, jika pihak ketiga memberikan fee kepada sekolah meskipun pola kerjasamanya dengan koperasi sekolah. Apalagi koperasi ini merupakan bentukan dari para guru-guru di sekolah tersebut sehingga akan sangat memungkinkan adanya fee dari pembuatan baju seragam itu.

Karena polanya demikian, pihaknya membuat rekomendasi agar koperasi bentukan dari para guru ini tidak terlibat secara langsung. Jika ditemukan ada aktivitas tersebut di tahun berikutnya, pihaknya tidak lagi memberikan rekomendasi melainkan akan ditindak tegas.

“Kalau kita menggali keberadaan koperasi di kasus tersebut, itu merupakan sebatas kamuflase dari pihak sekolah. Makanya kami minta supaya pola demikian bisa  dihapus. Jika pola tersebut tetap saja digunakan maka kita tidak akan segan -segan menindak tegas,” sebutnya.

Ia menambahkan, selain kasus itu (dugaan pungli SMANTA) tim Saber sampai dengan saat ini telah menerima puluhan aduan terkait praktek tersebut. Dimana dari banyaknya laporan masih didominasi dari sektor pendidikan dan pelayanan lainnya. Hal tersebut terjadi karena sektor-sektor itu yang langsung berkaitan dengan masyarakat banyak.

Jika mengacu ke Permendikbud, cukup banyak celah masuknya Satgas Saber untuk menindak lanjutinya. Baik itu pungutan untuk pembelian seragam maupun adanya pungutan terkait hal lainnya. Hanya saja dari laporan yang sudah diterima tersebut, rata-rata baru pada tahap penyelidikan.

“Hingga saat ini sudah ada puluhan laporan terkait  praktek ini yang didominasi oleh sektor pendidikan dan pelayanan. Untuk itu, kita minta kepala sekolah agar berhati-hati jika ingin melakukan pungutan dan tetap akan kita pantau,” tandasnya. (ils)