Diduga Lakukan Pungli, Oknum Pegawai RSUD KSB Dipindah

Wabup KSB, Fud Syaifuddin didampingi Direktur RSUD Asy-Syifa dr. Carlof mendengar pengakuan seorang pasien terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. (Suara NTB/Humpro KSB)

Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengambil sikap tegas terhadap oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Asy-Syifa yang diduga menjalankan praktik pungli dalam pelayanannya.

Saat menggelar sidak ke RSUD Asy-Syifa, Rabu,  16 Januari 2019, usai mengunjungi beberapa bagian pelayanan rumah sakit, Wabup mengumpulkan seluruh staf di ruang pertemuan. Sesaat berbicara mengenai hasil pantauannya, tiba-tiba ia menyinggung terkait informasi yang diperolehnya bahwa ada dugaan pungli di RSUD Asy-Syifa.

Sontak ruang pertemuan RSUD Asy-Syifa hening. Dan saat itulah Wabup, tiba-tiba memanggil nama salah seorang pegawai yang kemudian diminta berdiri. Sambil menyebut nama oknum pegawai itu, Wabup menyatakan, memindahkan pegawai tersebut sebagai sanksi atas dugaan tindakan pungli yang dilakukannya.

“Kamu saya pindahkan. Saya tidak mau ngomong-ngomong di belakang. Kamu keluar dari sini (rumah sakit), kamu saya pindahkan. Ini kesempatan kamu memperbaiki kesalahan, kalau berbuat sekali lagi saya pecat,” tegas Wabup.

Wabup tak merinci apa informasi pungli yang diduga dilakukan oknum pegawai tersebut. Ia kemudian hanya mengingatkan kepada pegawai lainnya tidak melakukan tindakan yang sama. Sebab sebagai pegawai pemerintah hal tersebut dilarang dan akibatnya hanya akan menyengsarangkan pribadi pegawai masing-masing.

“Ini baru ketahuan saya, belum aparat hukum. Sudah ada contohnya. Ada bekas orang kesehatan juga, punglinya hanya Rp250 ribu, di sidang Tipikor kena (vonis penjara) 8 bulan. Nah sekarang gajinya disetop karena SKB tiga menteri. Nanti tinggal tunggu MK, kalau diputuskan gugatannya ditolak bersangkutan terpaksa kita pecat,” cetusnya.

Menurut Wabup, larangan melakukan tindakan pungli berlaku kepada seluruh pegawai pemerintah, tidak terkecuali bagi pegawai hononer dan lainnya. Tindakan tersebut bagi Wabup merupakan hal tercela dan harus dihindari oleh pegawai pemeirntah apapun jabatan dan tugasnya.

“Jangan ada persekongkolan melakukan hal itu (pungli). Kalau bekerja, bekerjalah dengan baik jangan berbuat tidak baik dan mengotori rumah sakit ini,” tandasnya.

Carlof yang dikonfirmasi Suara NTB usai sidak, mengaku tidak mengetahui jelas alasan pemindahan salah satu anak buahnya tersebut oleh Wabup. Termasuk soal adanya indikasi dugaan pungli sebagai alasan yang disampaikan Wabup sebelumnya. Menurut dia, kebijakan tersebut sepenuhnya wewenang Wabup sebagai pimpinan daerah. “Saya juga sebenarnya baru mau tanya juga ya. Tapi kan itu kebijakan beliau sepenuhnya,” sebutnya.

Ia menjelaskan, pegawai yang dipindahkan itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan RSUD Asy-Syifa. Pegawai tersebut setiap harinya bertugas di salah satu bagian pelayanan rumah sakit. “Iya, dia PNS di tempat kami,” jawab Carlof singkat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Apartur Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si yang turut mendampingi Wabup saat melakukan sidak ke RSUD Asy-Syifa kepada Suara NTB mengaku, oknum pegawai bersangkutan disinyalir melakukan pungli dalam bertugas. “Iya disinyalir ada pungli,” urainya via sambungan telepon.

Malik mengatakan, sementara ini dugaan kasus tersebut tengah ditelusuri oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pihak RSUD Asy-Syifa. Sehingga belum ada ketetapan final mengenai kasus yang diduga dilakukan oknum pegawai bersangkutan. “Ya soal reposisi pegawai kan bisa kapan saja tergantung kebutuhan organisasi,” elak mantan kepala BKD KSB ini. (bug)