Dibangun 2017, Tiga Pasar Terindikasi Mangkrak di KSB

Kepala Diskoperindag KSB, Amin Sudiono (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) –  Tiga unit pasar hasil pembangunan di tahun 2017, sampai saat ini belum bisa digunakan. Hal ini terjadi karena usulan pembiayaan yang seharusnya di APBD-P telah terpangkas untuk proses penanganan pascagempa.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) UMKM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. Amin Sudiono MM, kepada Suara NTB, Senin, 17 September 2018 tidak memungkiri dua pasar yang di bangun tahun 2017 dan satu unit pasar lainnya di tahun 2016 belum bisa digunakan.

Tiga pasar tersebut yakni, pasar Brang Rea ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar, Pasar Dusun Aik Kangkung sekitar Rp1,1 miliar serta pasar di desa Tambak Sari Rp700 juta. Ketiga pasar ini belum bisa digunakan karena masih ada item pembangunan yang belum rampung. Salah satu item itu yakni, penambahan paving block, air, listrik, serta pagar pengamanan pasar.

“Kita akui memang tiga unit pasar yang sudah terbangun di tahun 2017 belum bisa kita gunakan, karena masih ada item pekerjaan lain yang belum selesai,” sebutnya.

Dikatakannya, terkait pasar Brang Rea pihak terkait telah mengusulkan biaya di APBD-P 2018, tetapi usulan yang mencapai angka Rp750 juta tersebut tidak bisa direalisasikan. Hal ini terjadi karena anggarannya terpangkas untuk pembiayaan lain.

Sementara itu, untuk pasar desa Tambak Sari saat ini proses pembangunannya sudah masuk tahap penataan di beberapa los pasar serta pembangunan pagar pembatas. Tetapi pembangunannya tidak bisa dilanjutkan , karena perlu evaluasi kerusakan yang terjadi akibat gempa. Sedangkan untuk pasar di desa Aik Kangkung, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp100 juta untuk bisa menambah sarana yang ada. Tetapi sampai saat ini anggaran yang dibutuhkan masih belum tersedia, karena pasar Aik Kangkung belum diserahkan ke daerah.

“Khusus untuk pasar Aik Kangkung, kita belum mendapatkan informasi untuk tahapan pembangunan lanjutan. Hal ini terjadi karena sumber anggarannya berasal dari Kementerian PDT,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, sementara dari segi pedagang, rata-rata mereka sudah siap untuk menggunakan pasar tersebut. Bahkan pedagang ini juga mendesak pemerintah untuk bisa merampungkan pembangunan pasar ini sesegara mungkin. Sehingga asas manfaat dari keberadaan pasar ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

Selain sebagai sarana untuk menunjang ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan pasar ini juga diharapkan bisa meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga PAD yang ditargetkan berada pada angka Rp80 miliar di tahun 2018 dan 2019 nantinya bisa tercapai.

“Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pasar ini juga diharapkan mampu mendongkrak PAD yang hingga saat ini dianggap masih belum maksimal,” tukasnya. (ils)