Tidak Terima THR, Pekerja di KSB Bisa Lapor ke Satgas Ini

Taliwang (Suara NTB)–  Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat saat ini sudah membentuk satuan tugas (Satgas) dan posko pemantuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pembentukan tim tersebut sesuai dengan SK kepala dinas Nomor 560/013/HI-DKKT/VI/ 2017, serta surat dengan nomor 560/ 761/HI-DKKT/VI/ 2017 tentang pembayaran THR hari keagamaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Mediator Hubungan Industrial (HI) Tohiruddin SH, Senin, 12 Juni 2017 mengatakan, terhadap surat edaran tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan yang ada di Sumbawa Barat.

Bahkan untuk sosialisasi ini sudah mulai dilakukan mulai hari ini (kemarin, red) melalui surat elektronik serta membuat surat edaran dalam bentuk lain. Sementara untuk turun ke perusahaan secara langsung, pihaknya masih menunggu momen yang tepat minimal H-7 lebaran.

Hanya saja untuk perusahaan ini, pihaknya akan mengambil sampel beberapa perusahaan yang ada di masing-masing kecamatan. “Surat sudah ada tinggal kita edarkan dan sosialisasi kepada semua perusahaan yang ada di Sumbawa Barat,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk pembayaran THR ini, apabila mengacu kepada surat edaran yang terbaru maka karyawan sudah berhak menerima THR sejak awal bulan pertama bekerja bukan menunggu tiga bulan bekerja.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya juga sudah membuat surat edaran dan sudah menyiapkan posko pengaduan bagi pegawai yang tidak dibayarkan THRnya. Posko ini nantinya akan disiapkan bagi para karyawan yang belum dibayarkan THR untuk bisa melapor terhadap apa yang menimpanya.

Tentu dengan adanya laporan tersebut, dinas terkait akan langsung merespon secara cepat terkait persoalan yang dihadapi oleh para karyawan ini. “Kita akan siapkan Posko pengaduan pembayaran THR sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat khususnya karyawan,” ungkapnya.

  KSB Targetkan Investasi Rp 2,5 Triliun

Ia menambahkan, ketika nantinya ada perusahaan yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut tetap akan diberikan sanksi. Baik itu berupa teguran sampai dengan sanksi peringatan dan denda. Sanksi tersebut tetap akan mengacu kepada aturan yang berlaku tidak hanya pukul rata saja. Tetapi yang jelas tetap ada sanksi ketika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya.

“Kita tetap memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya karena sudah aturan yang mengatur hal tersebut,” tegasnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here