Dana Desa Molor, Imbas Disharmoni di Tingkat Desa

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) akhirnya melakukan pemanggilan terhadap semua kepala desa (Kades) yang ada di wilayah Sumbawa Barat. Dari upaya tersebut, terungkap bahwa persoalan dana desa juga merupakan imbas dari disharmoni yang terjadi di tingkat desa.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga laporan hasil realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama tidak kunjung dilaporkan yang saat ini tersisa 15 desa saja yang belum sama sekali melakukan pelaporan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syahril S. Pd mengatakan, desa-desa yang belum melaporkan realisasi DD tahap pertama tersebut yakni, Desa Belo, Desa Beru, Desa Tongo, Desa Kemuning, Desa Labuhan Lalar, Desa Lalar Liang, Desa Temekan, Desa Sermong, Desa Kiantar, Desa Tua Nanga, Desa Bangkat Monteh, Desa Sapugara Bree, Desa Seminar Salit, Desa Lamuntet, dan Desa Lampok.

Terhadap desa-desa tersebut, dinas terkait akan menunggu sampai tanggal 22 Agustus mendatang. Apabila di tanggal tersebut tidak juga bisa dilaporkan, maka anggaran untuk pencairan tahap kedua juga akan tertahan di Pusat.

“Kita minta kepada semua desa untuk segera melaporkan karena apabila tidak dilakukan maka untuk pencairan tahap selanjutnya akan tertahan,” ungkapnya.

Baca juga:  Kembang Kuning, Desa Wisata Terbaik Tingkat Nasional

Dikatakannya, yang paling mendasar sehingga laporan ini tidak kunjung dilaporkan karena masalah internal desa itu sendiri. Baik itu adanya isu Pilkades yang masih terus dihembuskan oknum tertentu, maupun masalah internal lainnya. Sehingga urun rembuk untuk menyelesaikan masalah yang ada di masing-masing desa ini tidak tercapai.

Terlebih lagi, adanya ego dari kepala desa yang kerap menganaktirikan para pegawai yang ada di desa. Akibat dari praktek tersebut, sangat berdampak pada molornya sistem pelaporan pelaksanaan program yang ada di desa.

“Disharmonisasi yang banyak sekali kita temukan sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang ada di desa,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST meminta semua kepala desa untuk serius menyikapi masalah ini. Karena pada akhirnya apabila anggaran ini ditahan, maka akan berdampak pada molornya pembangunan yang ada di desa. Sehingga masyarakatlah yang akan menerima dampak dari apa yang dilakukan ini.

Pemerintah juga tidak akan mau mencairkan anggaran DD tahap kedua tersebut, apabila masih ada desa yang belum sama sekali melaporkan hasil realisasi. Tetapi, pemerintah juga tetap memberikan deadline hingga tanggal 22 Agustus mendatang. Apabila tidak juga ada laporan realisasinya, jangan harap pencairan tahap kedua akan bisa dilakukan oleh desa.

Baca juga:  Kompak dan Bersinergi, Kunci Utama Membangun Desa

“Satu orang yang membuat masalah, semua desa yang akan menjadi korban dan masyarakatlah yang paling dirugikan dalam masalah ini,” ujarnya.

Selain itu, wabup juga meminta kepada Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) untuk bisa melakukan kordinasi terkait apa yang menjadi kendala terhadap desa-desa ini. Karena dampak dari molornya realisasi DD tahap pertama ini akan berpengaruh pada pencairan tahap selanjutnya. Bahkan dampak tersebut bukan hanya akan dirasakan oleh satu desa saja melainkan semua desa akan merasakan hal yang sama.

“Inilah tujuan dari FK2D ini dibuat untuk bisa saling mengingatkan dan saling berkoordinasi, apabila hanya sebagai ajang kumpul-kumpul tidak akan memberikan manfaat apa-apa,” sindirnya. Tentu dengan tenggat waktu yang diberikan tersebut, diminta kepada FK2D untuk bisa memecahkan masalah apa yang ada di desa-desa ini. Sehingga tidak pencairan tahap DD tahap kedua ini tidak tertahan. (ils)