Penyaluran Kartu Sakti Jadi Polemik di Masyarakat

Taliwang (Suara NTB) – Polemik terkait mekanisme penyaluran kartu sakti (Kartu Pariri dan Bariri) di Sumbawa Barat mulai bermunculan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang benar-benar sebagai masyarakat miskin dan dinilai layak menjadi penerima kartu merasa keberatan apabila menabung sejumlah uang terlebih dahulu.

Anggota Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Patawari LM, S.STP, M. Si kepada Suara NTB, Kamis (16/3) mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukannya dalam reses masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan implementasi kartu Pariri dan Bariri yang dicanangkan Pemkab setempat.

Memang program tersebut merupakan koreksi terhadap pola bantuan jaman dulu yang diberikan perkelompok. Tetapi untuk tahun ini akan diberikan orang per orang dengan catatan masyarakat miskin. Namun dalam kenyataannya, masyarakat masih merasa kesulitan untuk mengakses program tersebut karena harus menabung terlebih dahulu.

“Mereka sangat mengeluhkan pola penyaluran seperti ini, karena untuk makan sehari-hari saja sudah susah apa lagi untuk menabung sebesar 10 persen dari nilai bantuan tersebut,” sebutnya.

Sehingga apabila pola ini terus dibiarkan maka hanya orang-orang yang berduit yang bisa mengakses program tersebut. Atau mungkin nantinya berpeluang dikuasai oleh orang-orang dan kelompok tertentu. Sehingga nantinya dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sebut saja ada oknum yang menjadi makelar maupun yang lainnya.

“Inilah peluang permasalahan yang harus dibaca oleh Pemkab supaya tidak terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang menerima program tersebut,” ujarnya.

Selain masalah tersebut, metode penyaluran program ini juga kerap disandingkan dengan nuansa Pilkada yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Artinya, hasil pengakuan dari masyarakat, kebanyakan dari penerima program kartu ini merupakan pemilih bupati dan wakil bupati saat ini. Bahkan ada kesan sebagai penerima program yang lebih didahulukan adalah orang-orang yang mengaku tim dari pimpinan daerah saat ini.

“Ini merupakan pola-pola yang tidak bagus di dalam pelaksanaan program ini, semestinya tidak terjadi demikian,” timpalnya.

Meskipun demikian, program dalam pengentasan kemiskinan ini sudah sangat baik dan sangat diapresiasinya, tetapi dengan apa yang terjadi di tingkat lapangan saat ini, sudah seharusnya perlu dilakukan perbaikan kembali terhadap sistem penyaluran program ini. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan nantinya bisa diminimalisir. (ils)