KSB Mulai Manfaatkan BLK Poto Tano

3

Taliwang (Suara NTB) – Kendati bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano tengah dibidik Kejati NTB, namun tak menghentikan niat pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memulai mengoperasikannya. Setidaknya sejak tahun 2015 lalu, Pemda KSB melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola BLK yang pembangunannya dibiayai dari anggaran pusat tersebut. “Di sana kan (BLK) UPTD-nya jalan terus sampai sekarang,” jelas kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada media ini, Jumat (8/7/2016).

Menurut Abdul Hamid, saat ini kepercayaan pusat terhadap daerah mengelola BLK Poto Tano mulai terlihat. Tahun 2016 ini, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menggelontorkan dana sekitar Rp 1,9 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai sejumlah kegiatan pelatihan yang akan dikelola UPTD BLK Poto Tano. “Jadi akan ada beberapa kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini di sana,” katanya.

Berbeda dengan aktivitas UPTD yang diklaim berjalan, diakui Abdul Hamid kondisi bangunan BLK Poto Tano selama ini mangkrak tanpa ada kepastian kapan kelanjutan pembangunannya. Ia mengungkapkan, sejak berdiri bangunan terakhir, belum ada sepeser pun anggaran yang turun dari pusat lagi sampai sekarang. “Kami sangat sering dan intens berkomunikasi dengan pusat soal kelanjutannya. Tapi memang belum ada sinyal sampai detik ini,” katanya.

Tidak hanya menanyakan kapan akan dilanjutkan pembangunannya, Abdul Hamid mengungkapkan, Pemda KSB dalam beberapa waktu terakhir sempat mengupayakan agar pusat menghibahkan bangunan BLK yang telah ada. Dengan begitu daerah dapat melanjutkan pembangunannya dan selanjutnya memanfaatkannya secara mandiri.

“Dari mulai regulasinya yang sulit sampai sekarang dipermudah, upaya untuk hibah itu belum juga berhasil. Terakhir kita ada komitmen dengan salah seorang anggota DPD (dewan perwakilan daerah) yang katanya minta ditunda dulu hibahnya, karena dia akan memperjuangkan supaya pusat merampungkan 100 persen bangunannya. Tapi sampai sekarang juga belum kelihatan hasilnya,” beber Abdul Hamid.

Menurutnya, bangunan yang telah berdiri saat ini baru sekitar 10 persen dari master plant BLK Poto Tano. Dan dari bangunan itu besaran intervensi anggaran yang telah dikucurkan Pemda KSB belum signifikan karena hanya dalam bentuk pendampingan. “Tidak banyak anggaran daerah di sana, karena hanya pendampingan,” ucapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, kerusakan bangunan BLK Poto Tano dikarenakan terjadinya perusakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Dalam kurun waktu sekitar dua tahun sejak dihentikan pembangunannya, banyak bagian-bagian bangunan yang diambil atau dirusak. “Kan tidak ada penjagaan selama itu. Baru setelah saya di sini (Disosnakertrans) saya tempatkan penjaga di sana. Dan tahun berikutnya kita bentuk UPTD-nya sehingga ada kegiatan baik administrasi maupun pelatihan,” tukasnya.

Dia berharap fasilitas yang direncanakan di BLK Poto Tano dapat segera dilengkapi seluruhnya. Dengan begitu keberadaannya akan lebih maksimal dimanfaatkan dalam melayani masyarakat. “Selama ini kan yang mangkrak pembangunannya. Kalau dari sisi pemanfaatannya tidak, karena sudah dua tahun kita buatkan UPTD-nya,” tandasnya. (bug)