Pengelola Lahan Bantah Kuasai Gili Nanggu Atas Nama Perorangan

Giri Menang (Suara NTB) – Pengelola lahan di kawasan Gili Nanggu Kecamatan Sekotong membantah sinyalemen gili  ini dikuasai atas nama perorangan (pribadi). Pasalnya, lahan di Gili Nanggu dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Istana Cempaka Raya. Sehingga dengan pengelolaan atas nama PT ini, maka beralihnya kepemilikan lahan tidak lagi menjadi hak milik pribadi. Selain itu, izin-izin yang dikeluarkan Pemda untuk pengelolaan kawasan ini atas nama PT Istana Cempaka, karena pengajuan izinya atas nama PT, bukan atas nama perorangan.

“Tidak benar kalau gili itu dikuasai oleh perorangan (pribadi), karena kepemilikannya atas nama badan hukum PT Istana Cempaka Raya. Sehingga lahan di gili itu bukan lagi hak milik pribadi atas nama Pak Sasmito,” tegas Manajemen PT Istana Cempaka Raya melalui Manager Humas dan Hukum PT Istana Cempaka Raya, H. Mulyadin, SH, kepada wartawan akhir pekan pemarin.

Menurutnya, penguasaan lahan atas nama pribadi tunggal dan tidak ada orang lain disana barulah disebut hak milik pribadi. Hal ini tak dibolehkan oleh UU. Meskipun ada aturan yang membolehkan, namun ada katentuan terkait pengelolaan kawasan gili. Namun faktanya, tegas Muliadin, Gili Nanggu sudah dimiliki atau dikelola oleh badan hukum tertentu.

Baca juga:  Pemprov Beri Tenggat Empat Bulan untuk Pengelola Gili Tangkong

Ia menegaskan fakta Gili Nanggu bukan milik pribadi, karena PT Istana Cempaka Raya yang mengelola lahan ini terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu

orang) yang menanamkan sahamnya di sana. Diakui, perubahan status lahan ini dari hak milik pribadi menjadi PT dibuktikan dengan sertifikat peralihan (balik nama) yang diterbitkan oleh BPN tahun 2005 silam. Di dalam akte, jelasnya, sudah jelas terkait kepemilikan lahan t atas nama PT. Bahkan dari berbagai izin yang diterbitkan oleh Pemda atas nama PT bukan atas nama perorangan.

Sejauh ini, pihaknya sudah memperoleh beberapa izin dari pemerintah. Di antaranya dari Kementerian Kelautan tentang pemanfaatan perairan, rekomendasi dari Bappeda untuk pemanfaatan ruang, kemudian Amdal dari BLH. Bahkan izin membangun dan IPPT dari pemda sudah keluar atas nama PT. “Kenapa Pemprov hingga BKPM mengeluarkan perizinannya, karena memang atas nama perusahaan. Sebab kalau perorangan akan ditolak. Di situlah logikanya,”tegasnya.

Baca juga:  Pemkot Targetkan Investasi Mencapai Rp1,4 Triliun

Diakuinya, luas lahan yang dikelola PT Istana Cempaka Raya sesuai sertifikat seluas 12,3 hektar. Dari luas lahan ini tidak semua dibangun fasilitas hotel. Sebab sudah ada kesepakatan dalam izin membangun. Selain itu, dalam Amdal disepakati luasan yang dikembangkan untuk pembangunan fasilitas hotel sekitar 60 persen, sedangkan 40 persen untuk ruang terbuka. Pihaknya tetap mempertahankan kawasan hijau dan asri di gili. Saat ini jumlah fasilitas penginapan yang dibangun di gili sebanyak 17 unit, tahun depan bakal dibangun lagi sebanyak 97 unit vila. Saat ini tengah proses pembangunan jeti dan kajian oceanografi dan tim pengkaji. (her)