Sumbawa, Sektor Potensial dan ‘’Surga’’ Investasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa menyimpan banyak potensi. Secara geografis, daerah ini berada pada jalur  segi tiga emas pariwisata Indonesia Timur. Fokus dalam menentukan potensi apa (sektor potensial) yang akan dikembangkan melalui investasi juga perlu dibuat dengan jelas.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, H. L. Abdul Hadi Faisal mengatakan setelah dilakukan analisa, Sumbawa merupakan ‘’surga’’  investasi di NTB. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB  menyarankan Pemkab Sumbawa memilih sektor potensial yang cepat tumbuh untuk lebih fokus dikembangkan.

Iklan

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Strategis kerjasama Harian Suara NTB dengan Pemkab Sumbawa dengan tema “Mewujudkan Investasi di Sumbawa yang Ramah dan Bersahabat” bertempat di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (3/12). Hadi mengatakan banyak sekali potensi  yang dimiliki Sumbawa.

“Secara geografis berada di jalur segitiga emas pariwisata. Artinya, tempat ini setelah kita analisa adalah ‘’surga’’ investasi. Karena Lombok saat ini persoalannya ada di lokasi yang terlalu  sempit,  tidak terlalu luas. Tapi di sini, bicara geografis, dia luas,” kata Hadi.
Menurutnya, Sumbawa sebagai ‘’surga’’ investasi perlu diangkat sebagai brand. Menurutnya, promosi tentang potensi-potensi pariwisata dan investasi Sumbawa harus terus menerus diangkat. ‘’Terutama bagaimana kita ‘’keroyok’’ Sumbawa ini untuk menggiring investor masuk ke sini,’’ujarnya.

Hadi mengatakan, ke depan PHRI NTB perlu berkoordinasi intensif dengan BKPMPT. Setiap ada kesempatan, investor harus diperkenalkan dengan potensi  Sumbawa. Untuk itu, brosur-brosur mengenai potensi Sumbawa perlu disiapkan oleh pemerintah setempat. Sehingga, ketika bertemu dengan investor, PHRI bisa menjadi corong investasi Pemkab Sumbawa. Supaya mereka menanamkan investasinya di Sumbawa.

Pria yang baru menjabat Ketua PHRI NTB ini, mengatakan hasil perikanan Teluk Saleh seperti ikan kerapu nomor satu di Jepang. Selain potensi perikanan, Teluk Saleh yang luar biasa, perlu juga dipikirkan investasi sektor pariwisata mendampingi Pulau Moyo yang sudah terkenal di dunia. Pasalnya, ada isu yang berkembang saat ini seolah-olah Pulau Moyo sangat eksklusif ditembus oleh wisatawan.
Untuk itu, pihaknya setuju di kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) dibangun resort baru. Menurutnya, tidak perlu akses jalan yang mulus atau hotmix menuju destinasi wisata, asalkan ada jalan. ‘’Karakteristik investor asing itu, tidak harus jalan hotmix, tapi adajalan masuk ke arah itu dulu mereka pasti masuk,’’terangnya.

Hadi melihat kemampuan Pemkab Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, H. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni – Mo)dalam menarik minat investor menanamkan modalnya di Sumbawa tak diragukan lagi. Mendengar masukan-masukan dari berbagai kalangan juga tak kalah penting.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus membangun dari wilayah pinggiran dan Timur Indonesia. Sehingga tak ada salahnya jika Pemkab Sumbawa dan provinsi untuk mengusulkan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III menjadi 1.800 meter.

‘’Fokus pembangunan pemerintahan yang sekarang kan ke Timur. Kalau kita usulkan bandara kita ini perpanjangan landasan pacunya menjadi 1.800 meter itu masuk akal. PR ke depan yang harus kita lakukan adalah mungkin bisa bertemu dengan pemerintah pusat untuk kita tambah landasan pacu bandara. Kalau apron bisa belakangan. Hal ini juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata di Sumbawa.’’

  Pemprov Mendukung, BUMDes Bisa Jadi Pintu Masuk

“Kita buka pintu selebar-lebarnya, tetapi kita harus welcome terhadap investor. Kita juga harus  pilah-pilah juga, ada juga investor nakal dan serius. Yang serius ini kita himpun,” ujarnya.

Hadi menceritakan, belum lama ini ia bertemu dengan banyak travel agent dari Cina. Mereka datang ke NTB untuk melihat berbagai potensi yang ada. Ia mengatakan, potensi Sumbawa sangat luar biasa. Sumbawa bagian selatan terkenal dengan hasil tambang. Ia mengingatkan untuk Sumbawa bagian tengah dan utara supaya dikembangkan untuk sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya.
“Saya optimis sekali dengan Sumbawa. Restoran kita, Sumbawa ini tak kalah makanan seafood-nya. Persoalannya wisatawan belum tahu saja. Kalau mereka sudah mencicipi, pasti akan balik lagi ke sini,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKPMPT NTB, H. Chairul Mahsul, SH., MM., melihat adanya antusiasme dari Pemkab Sumbawa dalam membangun dan mengembangkan daerah. Namun, ia mengatakan Pemda masih belum fokus mengembangkan sektor-sektor tertentu. Dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas fiscal yang terbatas, harus ada pilihan terhadap sektor-sektor yang paling kuat atau cepat tumbuh untuk dikembangkan.

Ia mengatakan, investasi di Sumbawa memang dihadapkan dengan defisit listrik dan ketersediaan air bersih. Sementara, mengenai iklim investasi di Sumbawa sangat mendukung. Menurutnya, investasi yang bersahabat (investment friendly) di Sumbawa sudah memenuhi syarat. Sebab, kata Chairul, ada juga persoalan di daerah lain, investornya serius tetapi banyak gangguan yang muncul dari eksternal. Sehingga investor berpikir untuk menanamkan modalnya. ‘’Untuk investment friendly itu sudah memenuhi syarat Sumbawa ini.  Artinya tidak ada gangguan dari eksternal investor,”ucapnya.

Menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, harus ada kajian tentang sektor yang paling potensial atau paling tangguh di Sumbawa. Ia mengatakan, jangan semua sektor dikembangkan tetapi harus fokus pada sektor tertentu. Bisa juga pengembangannya dilakukan per zonasi sebagai kawasan terintegrasi.

Menurutnya, kawasan yang paling siap dikembangkan di Sumbawa adalah kawasan Samota. “Saya mengibaratkan kita membahas Samota itu ketika kita tidur sudah jam 4 pagi, setelah itu kita bangun. KEK Mandalika itu kira-kira sudah subuh lah. Samota ini tidak ada masalah dengan itu. RTRW sesuai, tinggal RDTR. Sehingga penentuan zonasi-zonasinya jelas. Kalau RTRW saya pikir di Sumbawa sudah tak masalah,”tandasnya.

Ia menjelaskan, Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi telah membentuk tim percepatan pengembangan investasi kawasan Samota. Dimana, dirinya terlibat dalam tim percepatan tersebut. Gubernur telah meminta dalam tahun ini tim membuat kajian yang banyak tentang Samota.Chairul mengatakan, sektor yang sudah kelihatan geliatnya di Sumbawa adalah sektor pertanian dengan komoditas jagung.

Pengembangan budidaya jagung merupakan komitmen luar biasa dari Bupati Dompu, yang dapat dikembangkan sampai Sumbawa. Namun, pengembangan budidaya jagung masih sebatas pada aspek produksi. Seharusnya, sudah mengarah ke aspek pengolahan dan lainnya.

  Fasilitas Relaksasi Kurang Peminat

“Kita harus ‘melupakan’sektor-sektor lain yang sulit untuk berkembang dalam waktu yang singkat. Apalagi kalau berbicara usia rezim itu cuma lima tahun Pak Husni Djibril dan Mahmud Abdullah,”ucapnya.

Menurutnya, pengembangan sektor yang paling cepat tumbuh dalam waktu singkat tidak ada salahnya menjadi fokus Pemkab Sumbawa untuk dikembangkan. Seperti pengembangan komoditas jagung dan pengembangan kawasan Samota. Pengembangan kawasan Samota merupakan intervensi bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.

Kelemahan selama ini, lanjut Chairul, Pemda hanya tahu potensi yang dimiliki. Ketika ditanya kajian detailnya oleh investor tentang potensi suatu kawasan tertentu, Pemda tidak punya hasil kajiannya. Ia mengatakan, pengembangan komoditas jagung, industri maritim dan perikanan di Samota cukup potensial di Sumbawa.

‘’Kalau pariwisata, saya pikir berjalan saja kecuali mau fokus. Kalau mau hebat pariwisata, harus habis-habisan garap itu. Tapi hasil kajiannya ditentukan dulu. Apakah memilih jagung, pariwisata atau industri  maritim dan perikanan. Kalau saya lihat itu saja yang memiliki kekuatan di Sumbawa itu,’’sebutnya.

Mengenai keterbatasan listrik di Sumbawa, Chairul mengatakan dirinya mendapatkan informasi dari General Manager PLN Wilayah NTB bahwa akhir 2017, tidak akan ada lagi defisit listrik. Bahkan ada investor yang akan membangun PLTS kapaitas 160 MW. Saat ini dalam proses pembicaraan antara investor tersebut dengan PLN terkait jual beli energi  listrik yang dihasilkan nanti. Ia mengatakan, jika PLTS kapasitas 160 MW itu sudah dibangun, maka pasokan listrik di Sumbawa akan tersedia lebih dari dua kali lipat.

Soal pengendalian  investasi, kata Chairul, ramah investor tidak berarti kemudian kompromi  yang berlebihan. Pemprov NTB melalui BKPMPT  sedang melakukan pendataan terhadap investor yang serius dan abal-abal yang telah memperoleh izin investasi di daerah ini. Hasil pendataan ini akan kelihatan investor yang masuk kotak merah, kuning dan hijau.

Investor yang masuk kotak hijau, artinya rencana investasinya berjalan on the track  atau realisasi investasinya berjalan sesuai dengan rencana investasi. Sementara, investor yang masuk kotak kuning, realisasi investasi dengan rencana investasi terjadi deviasi sedikit. Sedangkan investor yang masuk kotak kuning, realisasi investasi dengan rencana investasi berjalan stagnan atau investornya tidak serius sama sekali.

‘’Nah, yang merah ini sedang kami kaji apakah tidak melaksanakan investasi karena gangguan luar. Tetapi kalau akibat internalnya sendiri, kita eksekusi, cabut izinnya. Ada 139 izin yang diterbitkan BKPM RI sudah dicabut dan kami akan terus merekomendasikan,’’ tegasnya.

Jika izin investasi tersebut terbit di kabupaten/kota, Pemprov akan mengevaluasi dan tak segan-egan akan mencabutnya. Karena sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan dengan serius. Tetapi, mencabut izin investasi investor masalah terbesarnya ada di Badan Pertanahan Negara (BPN).

Chairul membeberkan, jika sekarang Pemda mencabut izin investasi dan investor masih punya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang masih berlaku alias belum berakhir.”Bagaimana ini? Seharusnya memang ada pemahaman dan mindset yang sama antara BPN dengan Pemda,”harapnya.

  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

Soal izin, kata Chairul, investasi yang ramah itu harus memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor. Pemprov NTB, katanya telah menerima sertifikat ISO 90001 terkait dengan perizinan ini. Ada 253 jenis izin dan non izin yang bisa diurus dengan cara online. Bahkan, cukup dengan menggunakan aplikasi android dan IoS, seseorang sudah dapat mengurus izin.

“Kami diasistensi oleh konsultan untuk mendapatkan ISO 90001 di provinsi. Di provinsi itu, saya menandatangani SOP, kalau saya 2,5 jam tak berada di ruangan maka perizinan boleh ditandatangani oleh Kabid Perizinan. Kalau Kabid Perizinan tidak ada, oleh Sekretaris. Jadi, tiga pihak yang boleh menandatangani izin, meskipun saya di Mataram, sedang rapat,”ungkapnya.

Pasalnya, lanjut Chairul, pihaknya sudah menetapkan SOP, tiga jam proses pengurusan perizinan non verifikasi harus sudah ditandatangani. Kecuali untuk perizinan yang membutuhkan verifikasi dokumen. Dalam bidang perizinan, pihaknya membangun kultur tegas dan cermat. Sementara dalam bidang promosi, pihaknya membangun kultur ramah dan pintar. Petugas-petugas yang ditempatkan melayani masyarakat dan calon investor, minimal menguasai satu bahasa asing dan melek IT.

Sementara itu, M. Rusmayadi dari Bappeda NTB yang hadir dalam diskusi strategis itu menjelaskan gambaran umum investasi di  NTB dari sisi perencanaan. Ia mengatakan, investasi merupakan salah satu indikator RPJMD NTB 2013-2018. Yang sangat diharapkan Pemda dari pertumbuhan investasi ini adalah mampu menekan pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan lainnya.

Mengenai prioritas mana yang perlu dikembangkan di Pulau Sumbawa, Rusmayadi mengatakan potensi peternakan. Terlebih, sudah dibuat roadmap tentang pengembangan peternakan di Sumbawa. Ia mengatakan, Pemprov sedang menyiapkan dokumen dan Raperda. Diharapkan, ini dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Sumbawa.

Terkait dengan regulasi, katanya, Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedang menyiapkan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil. Mengenai hal ini, diharapkan Pemkab Sumbawa melalui SKPD terkait perlu melakukan koordinasi. Sehingga nantinya Perda ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Begitu juga mengenai pembangunan infrastruktur jalan. Pemprov NTB, kata Rusmayadi telah membuat Perda Percepatan Pembangunan Jalan dengan plola tahun jamak. Di mana, akan dialokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar tahun 2017 mendatang. Selain itu, mengenai promosi pariwisata dan potensi daerah, Pemprov mengalokasikan anggaran melalui BKPMPT dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Untuk 2017, kita membuat NTB satu data. Data-data ini sangat  bagus digunakan sebagai media informasi. Siapapun investor, tinggal mengklik, dia bisa melihat potensi suatu wilayah. Kita harapkan Kabupaten Sumbawa meng-input data-data yang dibutuhkan,”ucapnya.
Sedangkan mengenai kajian-kajian potensi kabupaten/kota yang ada di NTB, kata Rusmayadi, sudah dilakukan beberapa kajian. Namun, hasil-hasil kajian itu perlu dimaksimalkan. Hasil kajian tersebut di samping dilengkapi data-data yang akurat, akan lebih bagus jika dilengkapi dengan rencana bisnis. “Sehingga para investor lebih gampang. Di sini diperlukan  koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan  provinsi,”sarannya. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here