Sulit, Turunkan Angka Gizi Buruk di NTB

Mataram (suarantb.com) – Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB. Namun, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan dua indikator pembangunan dalam RPJMD 2013-2018 tersebut sulit untuk dicapai.

Alasannya, menurut Eka ada banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gizi buruk, yang berpengaruh juga pada UHH. “Karena UHH dan gizi buruk itu juga banyak faktor. Sekarang saya bilang kalau dia gizi buruknya karena bapak ibunya ndak ada, mereka jadi TKI atau TKW, itu berarti kan karena ekonomi. Jadi multifaktor,” ujarnya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Iklan

Ditambahkan, mengurangi angka gizi buruk ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan kemiskinan. Sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi PR berat Pemprov NTB. Hingga hari ini, Dikes NTB mencatat kasus gizi buruk sebanyak 60 kasus. Menurun, dibanding tahun lalu yang mencapai 403 kasus.

“Turunnya cukup banyak, tapi sesuai arahan Pak Gubernur indikator gizi buruk dan UHH ini yang kita garap. Semua kabupaten/kota akan jadi proritas kita,” sahutnya.

Untuk menangani penderita gizi buruk ini, Eka mengaku telah mengoptimalkan program penimbangan anak. Termasuk membebaskan biaya pengobatan jika ada kasus gizi buruk. Sehingga tidak lagi ada keluhan masalah ekonomi menjadi kendala penyembuhan anak gizi buruk.

“Kita sekarang juga ada pelayanan ke masyarakat, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK). Jadi semua puskesmas kita minta untuk lakukan pendataan warga-warga yang ada di wilayahnya untuk melihat penyakit-penyakit yang ada. Termasuk nanti kasus gizi buruk ini,” tambahnya.

Diketahui, pada APDB Perubahan Anggaran 2017 jumlah anggaran untuk penanganan gizi buruk Rp 6,5 miliar lebih, meningkat dari sebelumnya di APBD murni 2017 Rp 6,1 miliar lebih dan anggaran peningkatan usia harapan hidup (UHH) Rp 367.196.991.202, sebelumnya Rp 310.371.809.972. (ros)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional