Sulit, Menghapus Kasus Nikah Dini

Mulyardi Yunus. (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kasus nikah dini masih jadi momok di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tahun 2020 lalu, tercatat setidaknya ada tiga kasus nikah dini yang dilaporkan dan mendapat perhatian publik. Sementara tahun 2021 ini sudah ada satu kasus nikah dini yang dilaporkan terjadi, melibatkan seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Sukadana Kecamatan Pujut.

“Sulit memang untuk bisa menghapus kasus nikah dini. Karena memang banyak faktor yang mempengaruhinya,” aku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng, H. Mulyardi Yunus, Kamis, 7 Januari 2021.

Selain faktor ekonomi, pola asuh anak yang keliru kerap jadi pemicu utama. Sehingga menjadikan anak mengalami broken home dan pada akhirnya memilih untuk menikah dini. “Kalau bicara soal sosialisasi sudah sangat maksimal kita lakukan. Tapi itu tadi, karena dipengaruhi banyak faktor sulit untuk bisa menghapus kasus nikah dini,” terangnya.

Masih adanya kasus nikah dini di daerah ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Terutama dari aspek kesehatan. Karena dari kasus pernikahan dini, sering memicu banyak persoalan kesehatan bagi keturunannya.

Misalnya kasus gizi buruk dan stunting pada anak. Kemudian kasus kematian ibu dan bayi. Termasuk persoalan sosial ekonomi lainnya. “Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerah ini, salah satu tantangannya ialah soal kasus nikah dini ini,” imbuhnya.

Sehingga terhadap pasangan yang menikah dini kalaupun tidak bisa dicegah, pemerintah daerah tetap melakukan upaya preventif lain. Salah satunya dengan memfasilitas pasangan nikah dini tersebut untuk menggunakan kontrasepsi. Guna menunda proses kehamilan pada usia dini. Dengan begitu bisa mengantisipasi dampak buruk dari kehamilan pada usia dini.

“Terhadap pasangan nikah dini di Desa Sukadana kemarin, langsung kita fasilitas untuk pemasangan kontrasepsi. Supaya tidak hamil di usia yang belia. Kalau sudah usia matang baru kontrasepsinya bisa dilepas,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Moh Nazili, S.IP., mengaku cukup menyayangkan masih adanya kasus nikah dini di daerah ini. Terlebih hampir semuanya berstatus pelajar. Yang semestinya bisa dicegah, jika memang ada pengawasan ketat dari para orang tua.

“Tapi kan biasanya yang nikah dini ini yang mengalami broken home. Karena orang tuanya bercerai ataupun ditinggal keluar negeri menjadi TKI. Sehingga proses pengawasan oleh orang tua menjadi lemah,” imbuhnya.

Untuk memastikan pasangan nikah dini tersebut bisa tetap mendapat pendidikan yang layak, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa meski sudah menikah masih bisa melanjutkan pendidikan. Hanya saja, karena faktor psykologis jarang pasangan nikah dini yang mau melanjutkan pendidikannya.

“Tapi yang pasti, pemerintah sudah membuka ruang bagi pasangan nikah dini untuk melanjutkan pendidikan sampai tuntas sesuai jenjangnya,” timpal Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng ini. (kir)