Suku Bunga KPR Dinilai Memberatkan

Mataram (Suara NTB) – Suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) hingga hari ini masih sangat memberatkan. Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ibarat macan ompong. Perbankan tetap bergeming.

Tingginya suku bunga KPR, terutama untuk KPR komersil dengan suku bunga 13 persen saat ini, telah banyak membuat konsumen perumahan bermigrasi, dan lebih memilih rumah subsidi dengan suku bunga flat. Tidak jarang dijumpai, rumah-rumah baru yang disita oleh bank, terutama Bank BTN akibat tunggakan yang tak mampu dibayar oleh konsumen.

Iklan

Bank plat merah ini harusnya memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurangi beban rakyat. Nyatanya, hal itu tidak berlaku.

Penjualan rumah komersil terjun bebas. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma`ruf. Tingginya suku bunga KPR komersil ikut berkontribusi terhadap migrasinya bisnis para pengembang, dari perumahan komersil ke rumah subsidi. Dari laporan yang diterimanya, 99 persen anggota REI NTB lebih memilih membangun rumah subsidi, yang risiko bisnisnya jauh lebih kecil.

Inilah yang menjadi salah satu PR bagi REI, terutama untuk pemimpin baru REI NTB, agar tetap menyuarakan suku bunga dapat ditekan. Melalui REI pusat, penentu kebijakan, dalam hal ini terutama Bank BTN di Jakarta tetap diingatkan, agar suku bunga KPR diturunkan.

Tak saja suku bunga KPR, H. Ma`ruf menyebut, suku bunga kredit konstruksi yang dikucurkan perbankan untuk membangun kawasan perumahan, bunganya juga masih tinggi, di kisaran 13,5 persen. Ini pukulan bagi pengembang, maupun konsumen.

“Kita akan memberikan usulan ke pusat, agar suka bunga acuan Bank Indonesia bisa disesuaikan,” demikian H. Ma`ruf.

Seperti diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 Desember 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25 persen, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,50 persen dan Lending Facility tetap sebesar 5,00 persen, berlaku efektif sejak 15 Desember 2017.

Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.

Bank Indonesia memandang bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah stabilitas makroekonomi yang semakin baik.

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memandang bahwa di tengah berlangsungnya perbaikan ekonomi global dan terjaganya stabilitas perekonomian domestik terbuka peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui penguatan pelaksanaan reformasi struktural. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional