Sukses Gunakan Sikeudes, Kepala Desa Calabai dan Tembalae Wakili Dompu di Acara BPKP Pusat

Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Calabai, Syaifuddin Juhri dan Kepala Desa Tembalae, Amir Mahmud terpilih sebagai kepala Desa yang berhasil melaksanakan tata kelola keuangan Desan dengan sistem keuangan Desa (Sikeudes) secara elektronik di NTB.

Keduanya ikut hadir bersama Bupati Dompu, Kepala Dinas PMPD, dan Kepala BPKAD Dompu dalam undangan Presiden pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengawasan intern pemerintah tahun 2017 di aula Gandhi Kantor BPKP Pusat di Jakarta.

Iklan

Acara yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Kamis, 18 Mei 2017 lalu itu mengangkat tema penguatan pengendalian intern dan sinergi APIP untuk akuntabilitas Desa yang lebih baik. Dari NTB hanya diwakili oleh Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengatakan, Siskeudes ini akan memudahkan Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan Desa. Siskeudes ini langsung terkoneksi dengan jaringan BPKP, sehingga bisa langsung dikontrol pengeluaran keuangannya, baik oleh BPKP maupun pemerintah daerah (Pemda).

“Dua Desa ini sudah bagus dalam pengelolaan keuangannya. Mereka juga paling baik dalam menggunakan Siskeudes, makanya kemarin mereka diundang saat acara bersama Presiden di Jakarta,” kata Supardi.

Untuk Desa – Desa lain, kata H Supardi, berdasarkan hasil pemeriksaan untuk penggunaan anggaran tahun 2016 lalu masih banyak mendapat catatan. Diantaranya masih ditemukan tunggakan pajak dan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan tunggakan pajaknya mencapai Rp.600 juta. “Kita beri kesempatan untuk menyelesaikan sampai 30 Mei ini,” katanya.

Bahkan temuan ini sebagian besar sudah diselesaikan oleh Desa. Tapi diingatkan, bagi Desa yang telah menyelesaikan temuan untuk dilaporkan. Bila tidak, temuan itu tetap menjadi catatan yang tidak bisa dihapus. Bahkan bisa berimplikasi hukum di kemudian hari. “Makanya kita minta untuk diselesaikan segera,” jelasnya.

Terkait banyaknya temuan dan khususnya tunggakan pajak bagi Desa, dikatakan Supardi, rata – rata karena abai atas kewajiban tersebut. Uang pajak tersebut ditangguhkan pembayarannya. Karena pembayaran pajak menjadi kewajiban, bagi Desa yang tidak melunasi pajak tidak akan dicairkan anggaran program Desa.

“Ada juga yang mau membayarnya menggunakan anggaran tahun 2017 ini. Kita tegaskan, itu tunggakan pajak tahun 2016 dan harus diselesaikan segera. Tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2017. Makanya sekarang tinggal sedikit yang belum menyelesaikan,” ungkapnya. (ula/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here