Subsidi Upah Pekerja Cair 28 Agustus

Ilustrasi Bantuan Dana.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat menunda pencairan program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Penundaan tersebut disebabkan proses penyesuaian data yang harus dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terhadap data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Itu ditunda (pencairan BSU) oleh Menaker. Datanya masih banyak yang belum valid. Mungkin tanggal 28 (Agustus) besok baru bisa,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, T. Wismaningsih Drajadiah saat dikonfirmasi, Selasa, 25 Agustus 2020 di Mataram. Menurutnya, secara umum BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 2,5 juta data peserta se-Indonesia.

Iklan

Untuk NTB sendiri disebutnya telah mengajukan data hingga 50.708 peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima BSU senilai Rp600 ribu tersebut. Kendati demikian, dari jumlah tersebut hanya 48.765 yang berhasil tervalidasi.

“Validasinya memang di pusat,” jelas Wismaningsih. Dengan penundaan pencairan bantuan tersebut, pengajuan peserta tambahan diakui masih mungkin dilakukan. Mengingat kuota yang diberikan Kemnaker masih tersedia.

“Pengajuannya memang tidak ada perpanjangan (resmi), tapi kalau mau masukan masih bisa sebenarnya. Karena kuotanya juga masih banyak,” ujarnya. Sampai saat ini pihaknya disebut masih mengkoordinasikan pengajuan peserta tambahan untuk para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta tersebut.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, menerangkan total peserta BPJAMSOSTEK di NTB yang terdata sampai saat ini adalah 64.071 orang. Data tersebut termasuk nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer BSU.

Kendati demikian, sampai dengan Minggu, 23 Agustus 2020 pihaknya telah mengumpulkan data 48.765 pekerja yang tervalidasi dari total 50.708 yang dianggap memenuhi syarat. “Ini masih kurang 1.943 tenaga kerja atau 3.83 persen,” jelas Adventus, Selasa, 25 Agustus 2020.

Data pekerja yang telah diajukan disebutnya akan melewati tahap validasi berlapis oleh Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam arahan yang diterima pihaknya, pendaftaran pekerja yang berhak menerima BLT tersebut diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Data yang diserahkan antara lain nama lengkap pekerja, nomor e-KTP, nomor rekening bank atas nama pekerja, nama bank, nomor telepon aktif, dan e-mail pekerja.

Untuk persyaratan penerima bantuan antara lain WNI yang bukan tenaga kerja penerima upah non BUMN serta non ASN, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran minimal hingga Juni 2020, terdaftar sebagai peserta sebelum Juni 2020, memiliki nomor rekening bang aktif atas nama pribadi, upah di bawah Rp5 juta, dan tidak memperoleh fasilitas Kartu Pra-kerja. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional