Subsidi Pajak Hotel dan Restoran Diharapkan Tepat Sasaran

Ilustrasi Hotel (Wikimedia Commons)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah pusat untuk membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi wisata prioritas diharapkan tepat sasaran. Pembebasan pajak tersebut dilakukan untuk menanggulangi penurunan tingkat kunjungan wisatawan pascapenyebaran virus corona. Khusus untuk NTB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi satu-satunya wilayah yang masuk daftar subsidi pajak.

Hal itu dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan, mengingat aktivitas kepariwisataan di KEK Mandalika belum seramai destinasi wisata lainnya di NTB. “Di Mandalika itu kan belum banyak hotel-hotelnya. Karena itu, kalau bisa ya ke tempat-tempat resort kita di Lombok Barat, Tiga Gili, Mataram, Lombok Utara itu baru banyak sekali hotel dan restoran di sana,” ujar Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gustri Lanang Patra, Rabu, 26 Februari 2020.

Iklan

Diterangkan Lanang rencana tersebut telah mendapatkan banyak respon dari pelaku usaha di NTB. “Teman-teman banyak yang bertanya juga ke saya, karena itu hanya disebut Mandalika. Kalau disebut Bali kan jelas itu satu pulau,” ujarnya. Pihaknya berharap ada kejelasan yang segera diberikan oleh pemerintah daerah terkait rencana subsidi tersebut. PHRI NTB dalam waktu dekat akan memastikan sampai sejauh mana rencana subsidi tersebut.

Diakui Lanang, subsidi pajak hotel dan restoran untuk menanggulangi dampak penurunan wisatawan karena virus corona memang sangat diperlukan saat ini. “Kalau kita lihat ini memang bagus langkah dari pemerintah psuat, karena mereka menyadari betul dampak dari virus corona terhadap kegiatan pariwisata kita,” ujar Lanang. Dengan subsidi yang diberikan, maka stabilitas usaha pariwisata diharapkan dapat bertahan selama penurunan tingkat kunjungan masih berlangsung.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak virus corona. Dana sebesar Rp3,3 triliun siap disalurkan untuk membebaskan pajak 10 persen di 10 daerah destinasi pariwisata prioritas selama enam bulan ke depan. Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa subsidi pajak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwista. Khususnya untuk hotel dan restoran.

“Pajak ini memang cukup berat. Khususnya di NTB, pascagempa recoverynya butuh waktu, tapi harga pokok pembelian juga tinggi. Sementara persaingan cukup besar,” ujar Anita, Rabu, 26 Februari 2020. Hal tersebut menyebabkan hotel-hotel di NTB sampai saat ini belum dapat memberikan promosi khusus yang benar-benar signifikan untuk menarik wisatawan. “Kita ini masih biasa-biasa saja. Padahal persaingan kita ketat, bukan hanya lokal tapi sampai luar daerah juga,” sambungnya.

Diterangkan Anita, untuk antusiasme wisatawan datang ke NTB masih cukup tinggi. Dicontohkannya seperti animo pelaku usaha dan wisatawan yang menghadiri kegiatan promosi BPPD NTB pada Desember 2019 lalu di Jakarta. “Itu mereka (wisatawan) akan datang, antusiasmenya cukup besar,” ujarnya. Untuk itu, subsidi pajak yang akan diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menyusun paket penawaran yang bersaing. “Kita bisa bangun sinergitas yang bagus, dengan memberikan spesial price atau best price (untuk kamar hotel),” pungkas Anita. (bay)