Stop Ekspor Benur Dikhawatirkan Timbulkan Masalah Sosial

Yusron Hadi. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pengiriman benih lobster atau benur, sudah resmi dihentikan sementara. Kebijakan ini dikhawatirkan rawan memicu persoalan sosial karena matinya mata pencaharian masyarakat pesisir. Beberapa saat setelah tertangkapnya Menteri Kelautan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bersama sejumlah orang yang diduga melakukan persekongkolan monopoli ekspor benih lobster oleh KPK, KKP langsung menerbitkan edaran bernomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020, tentang penghentian sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) benih lobster hingga waktu yang tidak ditentukan.

Ketua Lobster Lombok Association (LLA) atau Asosiasi Lobster Lombok, Muhanan, SH., mengatakan, menutup kembali keran ekspor benih lobster sama halnya memutus langsung sumber-sumber ekonomi masyarakat pesisir di perairan-perairan subur berkembangnya benih lobster. Setelah dibuka kembalinya moratotirum penangkapan dan pengiriman benih lobster yang dilakukan oleh Menteri KKP era Susi Pudjiastuti, masyarakat penangkap benur menyambut suka cita. Mereka tidak lagi khawatir akan ditertibkan aparat.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yang salah satunya mengatur tentang Lobster Konsumsi dan Benih Bening Lobster (BBL) yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo adalah kebijakan yang dianggap berpihak kepada nelayan dan pembudidaya. Termasuk kepada ketersediaan stok di alam karena ada kewajiban pengekspor benur melakukan restoking.

“Kebijakan membuka keran ekspor benur ini sudah bagus. Kalau ada kemudian pihak-pihak yang ditangkap, itu hanya oknum yang tidak sepenuhnya mampu melaksanakan kebijakan tersebut,” kata Muhanan kepada Suara NTB di Mataram, Senin, 30 November 2020. Muhanan mengatakan aktifitas penangkapan benur di lapangan masih berjalan. Masih ada pembeli, kendatipun sudah ada edaran dari KKP untuk menghentikan sementara ekspor benur.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, KKP sudah merilis penangkap benur yang sudah di rekomendasikan sebanyak 10.600 orang. Muhanan menambahkan, sejak kegiatan ekspor benur aktif kembali, pesoalan sosial menurun. Anak-anak nelayan sudah bisa bersekolah, bisa menabung, dan membeli kebutuhannya dari hasil penjualan benur. Jika dihentikan lagi tiba-tiba, khawatir persoalan sosial yang lama akan kambuh kembali. Kemiskinan, hilangnya mata pencaharian.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi yang meminta nelayan penangkap menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini KKP. “Kita mengharapkan supaya nelayan penangkap benur ini turut memperhatikan surat edaran yang dikeluarkan KKP. Sambil kita akan cek lapangan lagi,” ujarnya. Ia mengharahkan para nelayan melakukan budidaya lobster yang nilai ekonomisnya dianggap jauh lebih besar. Nelayan menurut kepala dinas sudah cukup familiar kemampuannya melakukan budidaya lobster dengan KJA (Keramba Jaring Apung). (bul)