Stok 31.000 Ton, Empat Perusahaan akan Serap Garam Bima

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB L. Hamdi meninjau ladang garam di Bima (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Harga garam di Bima saat ini masih sangat rendah. Pemerintah tengah berupaya mencarikan solusi. Sekitar empat perusahaan juga telah menyatakan siap membeli. Aksi protes di Bima masih terjadi. Yang disuarakan adalah rendahanya harga garam.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si dihubungi di Sumbawa, Jumat, 27 September 2019 menjelaskan perihal empat perusahaan yang sudah menyatakan komitmennya membeli garam bima. Tidak disebutkan secara detail empat perusahaan tersebut.

Iklan

Pemkab Bima menurutnya telah melakukan kesepakatan dengan pembeli. “Sudah ada konfirmasi dari Wakil Bupati Bima sudah ada empat perusahaan yang akan menyerap. Sudah ada solusi, cuma perusahaan ini ketika dia sanggup membeli, ada prosedur sesuai peraturan internalnya. Ini yang masih dalam proses,” katanya kepada Suara NTB.

 

Pemprov NTB dengan Pemkab Bima akan menyelesaikan persoalan ini dengan solusi terbaik. Harga garam Bima saat ini sekitar Rp9.000 sampai Rp12.000 perkarung ukuran 60 Kg (di pinggir jalan). Atau sekitar 200 perkilo,” paparnya.

Dalam proses menunggu empat perusahaan ini, kata L. Hamdi, Pemprov NTB berharap pemerintah daerah setempat menalangi pembelian garam rakyat terlebih dahulu. Nantinya, perusahaan nasional inilah yang akan berhubungan langsung dengan Pemda.

Kebutuhan garam nasional saat ini tercatat sekitar 4,4 juta ton. Produksi nasional baru 2,4 juta ton. Ini sebenarnya peluang untuk mengisi kekurangan produksi tersebut yang saat ini masih dipenuhi dari garam impor.

Sementara fakta di lapangan garam tidak terserap pasar. Masalahnya kualitas garam yang rendah, tidak menenuhi standar untuk keperluan industri. “Stok garam Bima saat ini sekitar 31.000 ton. Kualitas kelas 2 dan 3 yang tidak diminati industri.

Garam ketika diproses diawali dengan pencucian maka kelas garam ini akan hancur jadi air makanya off taker hanya mau membeli yang kelas 1,” papar kepala dinas. Pemda Bima dan  Pemprov NTB tak tinggal diam. Lobi-lobi dilakukan ke off taker, difasilitasi Kemenko Maritim agar garam Bima diserap pasar.

Jangka panjang direncanakan Bima sebagai kawasan ekonomi garam yang mengelola garam dari hulu sampai hilir melalui  peningkatan implementasi teknologi integrasi lahan. Teknologi ini dapat dilaksanakan secara berkelompok sekitar 15 hektar. Ada bagian lahan yang khusus digunakan untuk mengelola air sehingga jadi air tua.

Air tua ini selanjutnya digunakan untuk memproduksi garam dipetak lain (bukan air dari laut langsung dipelihara jadi garam) dan masa pelihara harus 14 hari (bukan 5-7 hari) dengan  teknologi ini, maka kandungan NaCl jadi tinggi, kristalnya matang, warna putih bersih dan paling berkualitas.

Teknologi ini telah difasilitasi pemerintah sejak beberapa tahun lalu kata L. Hamdi. Untuk saat ini dan ke depan, diharapkan petani  menerapkan teknologi ini seperti dikabupaten lain. Tahun 2020 akan dibangun pusat pelatihan garam, laboratorium uji mutu garam dan alat pengolahan garam, penguatan kelembagaan kelompok.

Hal ini penting mengingat peralatan pengolahan dapat membantu peningkatan kualitas garam,  menciptakan aneka produk olahan lain seperti garam untuk konsumsi yang berkwalitas bahkan utk SPA. “Ini kita dorong agar pangsa pasar garam tidak hanya tergantung untuk kebutuhan industri. Garam untuk kebutuhan ini relatif harganya stabil,” ujarnya.

Kemenko Maritim juga sedang mengusulkan Perpres agar garam menjadi barang penting sebagai dasar untuk menyusun tata niaga, logistik garam dan penetapan harga garam. Meningkatkan efisiensi usaha garam dengan dukungan saluran tambak, jalan produksi agar biaya angkut garam dari tambak ke colecting point jadi lebih murah. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional