Stiker Kampanye di Angkutan Umum akan Ditertibkan

Ilustrasi angkot di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pemasangan striker kampanye calon anggota legislatif (Caleg) dan peserta pemilu lainnya, di kendaraan angkutan umum atau kendaraan plat kuning, tidak diperbolehkan. Jika ditemukan, maka selain ditertibkan, peserta pemilu pemilik stiker akan mendapatkan teguran.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi Kamis, 29 November 2018 kemarin. “Peserta pemilu tidak boleh memasang stiker kampanye di angkutan umum,” katanya,

Iklan

Meski demikian, masih banyak peserta Pemilu atau Caleg memasang stiker kampanye di kendaraan angkutan umum. Karena itu, Hasan Basri, meminta kepada peserta pemilu atau caleg yang sudah memasang stiker kampanye di kendaraan angkutan umum agar dicabut.

Menurut Hasan, larangan pemasangan stiker kampanye pada kendaraan umum telah menjadi komitmen dan pakta integritas bersama yang sudah disepakati Bawaslu dengan peserta Pemilu untuk menaati dan melaksanakan apapun terkait aturan Pemilu.

Pemasangan stiker pada kendaraan hanya diperbolehkan pada kendaraan plat hitam atau kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, Pihaknya meminta kepada peserta Pemilu untuk menaati aturan itu dengan segera mencabut stiker kampanye di kendaraan angkutan umum. “Sekarang kita minta kesadaran peserta pemilu untuk menaati hal itu,” ucapnya.

Jika masih tetap bandel dan tak mengindahkan imbauan, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban terhadap angkutan umum memasang stiker kampanye. “Nanti kita koordinasi juga dengan Dishub terkait penertiban stiker kampanye di angkutan umum,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Divisi Informasi dan Komunikasi Bawaslu NTB, Suhardi mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dilakukan caleg atau peserta Pemilu. Ia memastikan Bawaslu akan melakukan penertiban dan pembersihan terhadap alat peraga kampanye dan bahan kampanye dipasang tidak sesuai aturan.

“Prinsipnya, kita menegakkan aturan dengan sebaik – baiknya. Kalau ada pemasangan APK atau Bahan Kampanye yang tidak sesuai aturan, maka akan ditertibkan,” tegasnya. (ndi)