STIE AMM Tanggapi Mengenai Pengenaan Sewa Lahan

H. Umar Said (Suara NTB/dok)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) terkait pengenaan sewa lahan kampus I STIE AMM. Pihak Pemkab Lobar diminta mencermati Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Lombok Barat Nomor Kep 254/594/287 tanggal 27 Maret 1986 sebagai lokasi/lahan berdirinya Kampus I STIE AMM Mataram (dahulu AKABA).

KETUA STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, S.H., MM., menyampaikan, dengan adanya SK tersebut, Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro berani membangun kampus tersebut yang terletak di Jalan Pendidikan sebagai Kampus I STIE AMM.

Iklan

Umar meminta agar dicermati kembali SK Bupati tersebut, dalam hal konsideran menimbang, SK berbunyi sebagai bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah bagi Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I NTB untuk pembangunan Akademi Manajemen Keuangan dan Perbankan Mataram, maka perlu memberikan bantuan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I NTB dalam bentuk penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lobar  seluas + 1700 m2 terletak di Kelurahan Kecamatan Mataram.

Bahwa penyerahan penggunaan atas tanah dimaksud tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lobar, dan untuk pelaksanaan penyerahan penggunaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Dalam hal konsideran memperhatikan, tertulis Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I NTB tertanggal 17 Maret 1986 Nomor : 17/LTD-KI/NTB/1986 tentang mohon penyediaan tanah untuk pembangunan gedung Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABA) Mataram Lobar. Serta, persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lobar dalam pertemuan dengan pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I NTB pada bulan April 1983.

Sementara, dalam Diktum Surat Keputusan angka 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut apabila Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I NTB tidak mempergunakan lagi tanah tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini baik sebagian maupun keseluruhan maka wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lobar.

Umar mengatakan, Selanjutnya untuk membatalkan suatu keputusan tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara dalam pasal 63 sampai 64. Berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dalam menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara.

“Sampai saat ini Pemkab Lobar ngotot bahwa tanah Pemda harus disewa, tetapi pihak STIE AMM tidak akan membayar sewa sebelum jelas aturan dasarnya. Namun, walaupun di dalam SK Bupati Lombok Barat tahun 1986 tidak diatur soal sewa, tetapi apabila aturannya sudah ada maka STIE AMM akan tunduk dengan aturan tersebut,” ujar Umar Said.

Dalam hal ini nampaknya Kepala BPKAD kurang mencermati aturan-aturan dasar bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pemerintah diharuskan melakukan pungutan berupa pajak dan retribusi karena berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) sedangkan pelaksanaannya boleh saja dengan Pergub, Perwak/Perwal atau istilah lainnya.

“Tetapi yang menjadi masalah mendasar bahwa Pemda Lombok Barat yang menurut kami bahwa sebagai dasar hukum selama ini  Perda nomor 10 tahun 2015 tentang pengaturan barang milik daerah sedangkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 belum dimasukan dalam Perda nomor 10 tahun 2015, sehingga retribusi /sewa tanah untuk pendidikan tidak ada di dalam Perda nomor 10 tahun 2015, Perda tersebut antara lain mengatur soal hibah,” jelas Umar.

Oleh karena itu pihak STIE AMM selalu meminta kepada pihak Pemda peraturan dasar yang mengatur retribusi tanah untuk pendidikan, sehingga pihak STIE AMM diwajibkan membayar sewa sebesar Rp4,418 miliar. Sebagai satu contoh mengapa pihak Pemda Lobar tidak mengadopsi dan berpedoman pada Peraturan Daerah NTB nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi daerah, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Sehingga antara lain dapat dilihat di dalam pasal 9 pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 dan dapat dilihat juga pada pasal 56 Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2017,” ujarnya.

Di lain pihak Pemerintah Propinsi NTB telah menghibahkan tanah kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro seluas 30 are di Jalan Brawijaya Cakranegara yang direncanakan sebagai Kampus II STIE AMM Mataram (AKABA). Namun sampai saat ini pihak STIE AMM belum mempunyai dana, sehingga perlu memperhitungkan bangunan yang ada di Kampus I STIE AMM di Jalan Pendidkan Nomor 1 Mataram.

Sementara itu, dalam salah satu pemberitaan, menurut Umar, Pemda Lobar akan menyiapkan SK Pemberhentian Pinjam Pakai terhadap tanah lokasi gedung Kampus I STIE AMM walaupun telah mendapat keputusan PTUN.

Di samping itu, dengan adanya pemberitaan selama ini dari waktu ke waktu, STIE AMM sebagai lembaga penyelenggara pendidikan cenderung telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, terutama dari para mahasiswa dan orang tua/wali siswa. Pemberitaan yang terus menerus dikhawatirkan akan dapat menggerakkan mahasiswa STIE AMM untuk melakukan demonstrasi mempertanyakan tujuan pemberhentian pinjam pakai kepada STIE AMM.

Pihaknya berharap, agar penyelesaian perbedaan pandangan masalah tanah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum, karena bagaimanapun STIE AMM memandang pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM) sebagai kontribusi untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB, serta negara Republik Indonesia pada umumnya.

“Demikian harapan kami selaku Ketua STIE AMM Mataram, karena adanya titik pandang yang berbeda ini, maka sebaiknya kita percayakan penyelesaian perbedaan pandangan masalah tanah ini melalui jalur hukum, karena pihak STIE AMM memandang dari investasi sumber daya manusia,” pungkas Umar Said, yang juga pensiunan PNS di Pemda Lobar dan telah purna bakti pada tahun 2013.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid segera bersurat ke BPK untuk meminta audit aset yang dipakai oleh pengelola STIE AMM  selama puluhan tahun. Langkah ini untuk mengetahui pemanfaatan lahan itu selama dikelola pihak kampus.

Bupati menegaskan, aset STIE AMM itu milik Pemda Lobar, bahkan sertifikat sudah terbit awal tahun ini. “Pihak terkait kita harapkan akomodatif lah, kok dari awal melawan. Kita dilaporkan, diadukan. Padahal bukan tanahnya,” ujarnya.

Terkait harapan agar lahan itu dihibahkan, menurut bupati, Pemda Lobar tidak bisa menghibahkan, karena lembaga itu bersifat bisnis.  Berbeda dengan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah  atau NW. Atas dasar itu, bupati akan meminta BPK segera mengaudit pengelolaan aset itu, termasuk pemanfaatan oleh pihak yayasan.

Sebelumnya Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan Pemda Lobar telah membuat sertifikat aset berupa lahan kampus STIE AMM. Sertifikat atas nama Pemda pun sudah terbit awal Januari lalu. (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional