Status KLA, Dompu Malah Jadi Daerah dengan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tertinggi di NTB

0
Muttakun, Daryati Kustilawati. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Dompu, satu dari sekian Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyandang status Kabupaten Layak Anak (KLA). Penghargaan tersebut disematkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 23 Juli 2019, tepatnya di Makasar Sulawesi Selatan.

Ironisnya, setahun menyandang status tersebut angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini justru tertinggi di NTB.

IKLAN

Terbaru dalam sepekan terakhir, terungkap dua kasus pencabulan anak kadung dengan korban Am (3) dan Rn (16). Keduanya berasal dari Kecamatan Woja. Untuk dua terduga pelaku yang tidak lain ayahnya sendiri, kini mendekam di balik jeruji besi rutan Mapolres Dompu.

Menanggapi munculnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut, Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun mengaku sangat prihatin.

“Saya sangat prihatin atas kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di Dompu. Apalagi menempati jumlah terbanyak di 10 Kabupaten/Kota,” ungkapnya saat ditemui Suara NTB, Senin, 8 Juni 2020.

Menjadi kabupaten dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi berdasarkan hasil koordinasinya dengan LPA NTB, lanjut dia, menjadi cambukan tersendiri baginya untuk segera mendorong instansi terkait agar serius menyikapi ancaman tersebut. Terutama dalam hal menentukan strategi pencegahan serta penanganannya di lapangan.

Sebab ironis pada daerah dengan status KLA justru ditemukan banyak kasus, baik pelecehan seksual, pemerkosan dan berbagai kejahatan lain yang menjadikan anak sebagai korban atau pelaku.

“Ini memerlukan seluruh komponen, kolaborasi untuk bersama-sama bagaimana mengamankan anak dan perempuan agar tidak ada korban kekerasan lagi,” harapnya.

Munculnya beragam kasus perempuan dan anak saat ini, tambah Muttakun, tidak lain akibat lemahnya kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan yang berkenaan dengan peran orang tua dalam menjaga anak. Karenanya dewan berkomitmen mengajak semua elemen untuk lebih peduli terhadap persoalan krusial tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, Hj. Daryati Kustilawati dikonfirmasi Suara NTB terkait data kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 ini, masih belum mau memberkannya. Mereka terkesan menutupi data tanpa alasan yang jelas.

“Ndak usah bicara data, bicara saja penanganan dan pencegahan,” cetusnya.

Prinsipnya, lanjut dia, setiap kasus yang muncul selama ini tetap didampingi proses penyelesaiannya, baik secara kekeluargaan maupun yang akhir berlanjut di meja hukum. Namun demikian, persentase kasus yang berhasil dikawal hingga tuntas tak mau disampaikan.

Untuk diketahui, Suara NTB sebelumnya sudah pernah meminta data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dompu, tetapi pihak DP3A enggan memberikannya. (jun)