Status Bangsal dan Teluk Nara Masih Diwarnai Silang Pendapat

Tanjung (Suara NTB) – Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai beda persepsi yang muncul di kalangan eksekutif soal status Pelabuhan Teluk Nara dan Pelabuhan Bangsal bisa mengambat proses pembahasan perubahan Perda No. 9 tahun 2011 tentang RTRW di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bahkan jika perbedaan persepsi ini tidak diluruskan, finalisasi Perda diprediksi akan keluar dari tenggat waktu pembahasan yang tinggal 1 bulan lagi.

Anggota Pansus Perubahan Perda No. 9 tahun 2011 tentang RTRW, Ardianto, SH, Kamis, 30 Maret 2017 mengungkapkan pihaknya di DPRD mempertanyakan betul status Pelabuhan Teluk Nara dan Pelabuhan Bangsal. Pasalnya dalam pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, eksekutif menunjukkan sikap perbedaan pemahaman terhadap status kedua sarana sebagai pintu masuk menuju objek wisata 3 Gili tersebut.

Iklan

“Pembahasan pada poin kedua soal status Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara memperlihatkan bahwa pemahaman di eksekutif belum seragam. Sehingga pembahasan untuk point selanjutnya ditunda, dan ini bisa menghambat proses pembahasan perda,” ungkap Ardianto.

Munculnya perbedaan persepsi mengenai status Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara, tidak lepas dari pertanyaan yang dilontarkan pansus di legislatif. Jawaban yang dilontarkan eksekutif saat itu berbeda-beda. Di mana Teluk Nara diberikan status Tipe B dan Pelabuhan Bangsal berstatus Tipe C.

Ia menerangkan, dalam kapasitas pelabuhan berstatus Tipe B, Teluk Nara tidak hanya melayani 3 gili saja melainkan penyeberangan Teluk Nara – Padangbai (Bali). Sebaliknya Pelabuhan Tipe C untuk Bangsal hanya melayani rute Pemenang – 3 Gili.

Hanya saja, klarifikasi yang muncul kemudian pemberian masing-masing status pada kedua infrastruktur di KLU itu terkesan janggal. Sebagai pelabuhan yang memiliki dukungan fasilitas lebih baik dan beroperasi lebih lama, pelabuhan Bangsal-lah yang seharusnya menyandang status Tipe B.

“Kawan-kawan di Pansus juga menilai aneh jika eksekutif menilai pelabuhan Teluk Nara diberikan status lebih tinggi karena Pelabuhan Bangsal sendiri kapasitasnya lebih besar. Sangat ideal bila Bangsal diberikan kapasitas lebih luas dengan Teluk Nara yang baru dibangun,” paparnya.

Lagi pula kata Ardianto, dalam regulasi kepelabuhanan, keberadaan Bangsal sudah diatur oleh pusat sebagai pelabuhan regional. Artinya untuk saat ini, Pemkab hanya perlu melakukan pembenahan infrastruktur pendukung. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here