SP3 Marak di NTB, Begini Tanggapan Ketua KPK

Mataram (Suara NTB) – Maraknya pemberhentian kasus korupsi di NTB jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke depan, akan ada pengawasan penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), agar tidak sembarangan diterbitkan.

Hal itu dungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Selasa, 7 Maret 2017.  Kegelisahan dan kebingungan masyarakat soal maraknya SP3 itu mengemuka dalam dialog antara Ketua KPK dengan jajaran redaksi Suara NTB yang dipimpin Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Iklan

Ketua KPK Agus Rahardjo, mengaku, SP3 saat ini menjadi bagian dari materi revisi untuk “melemahkan” KPK. DPR RI ingin KPK punya kewenangan untuk SP3 kasus, sama dengan APH lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Soal supervisi diakui Agus Rahardjo, pada dasarnya sudah berjalan, tapi belum terlalu efektif, karena tidak bisa menjangkau sampai ke tingkat kejaksaan negeri dan polres. Supervisi untuk SP3 kasus, masuk dalam kewenangan tim Korsup KPK Bidang Penindakan.

“Hanya kita saat ini belum punya data komplet di Kejari, Polres, Polda dan Kejati,” jelasnya.

Sebagai solusi, saat ini pihaknya sedang merancang program E SPDP  atau program Elektronik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Aplikasi ini akan berlaku setelah ada tanda tangan kesepakatan antara KPK, Kejagung dengan Mabes Polri. Dari program itu, akan terhubung ke semua Kejari, Kejati, Polres dan Polda, sehingga mudah dilacak.

“Dari situ kita bisa tahu. Misalnya Kejari Mataram, berapa kasus tipikor ditangani. Ditanya nanti kok ada SP3? Apa alasannya? Jadi tim nanti bisa menanyakan langsung itu,” jelasnya.

Terkait adanya motivasi DPR RI merevisi UU KPK, Agus Rahardjo mengaku sebagai salah satu upaya pelemahan kewenangan lembaga antirasuah itu. Tapi dari beberapa dialog dengan akademisi, kemudian hasil dari menyerap aspirasi masyarakat, sebagian besar menolak revisi sebagai bentuk pelemahan.

Dari beberapa kampus yang sudah didatanginya, termasuk terakhir di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Selasa siang, akademisi menentang rencana revisi UU KPK.

“Kalau isinya (revisi, red) ini bukannya memperkuat, tapi ini isunya sih justru melemahkan,” tegas Agus Rahardjo, sebagai kesimpulan atas hasil menyerap aspirasi akademisi dan masyarakat.

Revisi ini kemudian dihubung-hubungkan dengan keinginan KPK membongkar kasus E-KTP yang sebelumnya penyidik pernah memeriksa barang bukti di Bima dan Dompu. Apalagi di balik kasus E-KTP ini menyeret sejumlah nama-nama penting di balik kasus itu.

Namun, dirinya belum bisa menyimpulkan hubungan rencana revisi UU KPK itu dengan kasus E-KTP. Namun yang disyukurinya, sudah ada pengembalian kerugian negara, meski relatif kecil, mencapai Rp 220 miliar dari total kerugian negara mencapai Rp 2,4 triliun. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here