Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19, Dispar Lobar Butuh Dukungan Anggaran

Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam saat membuka secara resmi pembukaan tempat wisata di Lobar belum lama ini. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) membutuhkan dukungan baik berupa anggaran maupun koordinasi dari semua pihak, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk turun melakukan sosialisasi serta supervisi  penerapan protokol kesehatan. Baik di tempat wisata, hotel, restoran, desa wisata yang mulai dibuka beberapa hari lalu. Pasalnya dinas terkait tidak memiliki anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan turun supervisi.

Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan, keputusan Pemda sudah bulat berani membuka tempat-tempat wisata dan pendukungnya dengan protokol kesehatan.  Pihaknya pun sudah mengirimkan SOP protokol kesehatan itu ke tempat wisata, pengelola tempat usaha pariwisata. Dan pihaknya selama beberapa hari lalu sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku wisata. Ia berharap protokol kesehatan itu tidak saja diketahui secara detail oleh para pelaku yang diundang saat uji publik, karena ada 796 orang pelaku wisata di Lobar. “Ini harus tahu seluruhnya dalam berbagai jenis item usaha, apakah itu perhotelan, restoran, warung makan, tempat wisata, daya tarik wisata maupun desa wisata,” ujar dia.

Iklan

Menurutnya kalau dibandingkan dengan pelaku wisata dan pelaku usaha yang diundang pada uji publik masih sangat kecil dan minim, karena itu beberapa waktu dekat ini pihaknya akan bergotong-royong bersama dengan asosiasi. Seperti beberapa hari lalu, pihaknya sudah bertemu dan mensosialisasikan hal ini dengan Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH). Pihak APH pun meminta revisi beberapa item, namun pihaknya meminta jangan dulu dilakukan revisi, karena hal itu akan dilakukan bertahap nantinya. Pihaknya juga sudah berkumpul dengan pelaku wisata di Narmada sekaligus membuka secara resmi pembukaan tempat wisata.

Dengan penerapan protokol kesehatan ini, Bupati secara khusus meminta tempat wisata yang dikelola oleh perusahaan daerah maupun pemerintah desa harus menjadi pilot project penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Ini menjadi sasaran utama kita untuk pendampingan dan supervisi,”ujar dia.

Pihaknya pun sudah menyiapkan instrumen untuk supervisi dan mendapatkan arahan dari provinsi. Instrumen ini nantinya akan menjadi bahan penilaian, selanjutnya hasilnya ada labeling sertifikasi. Artinya tempat usaha dan wisata yang sudah disupervisi dan telah menerapkan protokol Covid-19 akan mendapatkan sertifikat. “Sertifikat ini dikeluarkan kami bersama provinsi,” jelas dia. Supervisi yang dilakukan berlaku adil bagi semua dan lebih kepada pendampingan serta pembinaan.

Karena, kata dia, pihaknya ingin mendisiplinkan para pelaku usaha lebih dahulu barulah mendisiplinkan masyarakat. Sebab kalau pelaku usaha tidak disiplin, maka bagaimana masyarakat mau disiplin. Sejauh ini hasil pantauannya, ada satu tempat usaha yang berinisiatif melakukan disinfektan, menata tempat duduk, cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh.

Dalam sosialisasi dan supervisi ini aku Plt Kabag Humas ini, pihaknya tidak memiliki anggaran. “Terus terang kami tidak punya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan supervisi. Ya sudah, kami lebih baik gerilya saja. Kami di Dispar berkomitmen melakukan itu, seperti yang kami lakukan beberapa hari terakhir,” tegas dia.

Untuk memastikan penerapan Covid-19 di tempat wisata dan usaha inilah perlu supervisi ketat, sehingga butuh energi besar. Ia berharap agar semua pihak, termasuk tim gugus tugas di kecamatan membantu supervisi, sebab pihaknya tak bisa melakukannya sendiri. Ia yakin kecamatan akan ikut membantu. Di samping itu, provinsi tentu akan turun membantu.

Di tengah keterbatasan anggaran ini, pihaknya sejauh ini sudah melakukan supervisi informal saja, karena ada ketergantungan terhadap gugus tugas. “Kami berprinsip, didukung (anggaran dan koordinasi) atau tidak, kami tetap siap. Tentu hasilnya kurang makasimal,”ujar dia.

Namun ia berharap, karena tidak didukung anggaran, maka jangan sampai hasil pekerjaannya dinilai terlalu dini. “Justru saya katakan, saya siap dinonjobkan hari ini. Kalau kemudian saya dinilai gagal, padahal dukungan minim. Bagaimana mau evaluasi saya kalau ndak didukung, kalau saya sudah didukung maksimal, masih juga saya mencla-mencle, tidak becus kerja. Wajar Anda marah-marah,” tegas dia. (her)