Sopir Keluhkan Biaya Izin Trayek

Ilustrasi Sopir (suarantbcom/pexel)

Giri Menang (Suara NTB) – Sopir di Lombok Barat (Lobar) kembali mengeluhkan biaya izin trayek kendaraan umum yang melonjak tajam hingga 50 persen. Sebelumya, saat perizinan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) biaya untuk perpanjangan izin trayek ini Rp250 ribu, namun naik menjadi Rp 500 ribu per satu unit kendaraan. Selain itu, pemilik kendaraan harus membayar pengurusan Kartu Pengawasan (KPPS) sebesar Rp100 ribu, sehingga pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya Rp600 ribu.

Hisam salah seorang sopir dari Gunungsari mengaku, pengurusan izin ini selain agak dipersulit, karena mengurus di dua instansi juga biaya izinnya naik.   “Biayanya naik Rp 500 ribu atau 100 persen per unit kendaraan untuk SK 5 tahun dan KPPS 100 ribu, jadi totalnya mencapai 600 ribu. Kan ini sangat memeratkan kami para sopir,” keluh Hisam akhir pekan kemarin.

Iklan

Kenaikan tarif ini dimulai bulan Februari, sebab Januari lalu masih berlaku tarif lama. Ditambah lagi kata dia pengurusan kartu pengawasan yang diurus di Dishub ditarik Rp 100 ribu per orang. Biaya pengurusan kartu ini juga naik 100 persen, sebab sebelumnya hanya ditarik Rp 50 ribu per orang.

Menanggapi keluhan sopir ini, Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir mengatakan pungutan ini dilaksanakan mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Izin Retribusi Perizinan Tertentu. Sebelumnya, kata dia, tarif yang ditarik oleh Dishub Rp250 ribu tidak sesuai dengan Perda. “Kami bekerja sesuai dengan di Perda, di perda ada tarif angkutan pedesaan itu Rp500  ribu per unit katanya di situ. Namun saat di Dishub tarifnya  menggunakan per perusahaan. Tapi dalam perda itu jelas per unit, kan artinya satu kendaraan,” kata dia. Untuk perpanjangan heregistrasi izin trayek biayanya Rp 50 ribu.

Sementara itu, Kadis Perhubungan, Ahmad Saihku mengatakan, pihaknya segera melakukan koordiansi lebih lanjut dengan DPMPTSP dan Inspektorat terkait hal ini.”Sejauh ini belum kami terima pembayaran retribusi tersebut,” jelas dia.

Menurutnya, karena pelayanan ini dialihkan ke DPMPTSP, sehingga menjadi hal baru bagi DPMPTSP, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Ia menambahkan, khusus penarikan retribusi pelayanan pengawasan  sebesar Rp 50 ribu tetap melekat di Dinas Perhubungan tidak dialihkan ke DPMPTSP. (her)