Somasi NTB Soroti Penanganan Kasus ADD Desa Bunkate

Mataram (suarantb.com) – Kejari Praya melalui Kasi Intel Kejari Praya, Andrie Dwi Subianto menyatakan kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunkate Lombok Tengah dihentikan sementara waktu dikarenakan belum menemukan alat bukti yang cukup.

Kasus tersebut diberhentikan sementara waktu karena hasil temuan Kejari Praya kasus tersebut hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp 10 juta  dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam penanganan kasus tersebut.

Iklan

Peneliti Somasi NTB, Hamdi menilai langkah Kejaksaan dalam menghentikan sementara kasus tersebut tidak tepat. Menurutnya, langkah Kejaksaan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dalam undang-undang Tipikor. Dimana dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak melihat seberapa besar keuangan negara yang dirugikan, namun selama ada unsur melawan hukum tetap dianggap korupsi.

“Intinya Kejari Praya bisa dikatakan tidak sejalan dalam pemberantasan korupsi, padahal korupsi sudah menjadi musuh kita bersama, dan penganan kasus ini menjadi instrumen semangat pemberantasan korupsi di level desa, ” ujar Hamdi, Minggu, 17 Juli 2016.

Diketahui bahwa kasus ADD yang ditangani Kejaksaan Praya sebanyak 16 kasus. Menurut Hamdi, jika kasus ADD Bunkate tidak ditangani Kejaksaan secara profesional, kemungkinan kasus-kasus ADD yang lain akan bernasib sama.

“Jika Kejaksaan Praya tidak profesional menangani kasus ADD Bunkate, kemungkinan kasus-kasus ADD lainnya akan bernasip sama, dan masyarakat pelapor akan menjadi apatis dalam melaporkan kasus korupsi,” jelasnya.

Sementara Sukini pelapor kasus ADD Bunkate yang berencana  mengadukan kasus tersebut ke Presiden dan KPK, Somasi NTB mendukung langkah Sukini. Menurut Hamdi, hal tersebut adalah bentuk terjadinya krisis kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus korupsi.

  Percepat Realisasi Bantuan Perbaikan Rumah, Dr. Zul Temui Kepala BNPB

“Langkah Sukini sangat tepat. Ini menjadi pelajaran penting bagi APH bahwa masyarakat jor-joran terhadap pemberantasan korupsi, apalagi dengan besarnya kucuran dana pemerintah pada masing-masing desa yang berkisar Rp 1,4 miliar, tentu butuh pengawasan dari masyarakat,” tambahnya. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here