Soal THR, Ini Temuan Pemkot Mataram

Mataram (Suara NTB) – Kesadaran perusahaan di Kota Mataram melaksanakan kewajibannya membayar THR kepada karyawan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram perihal THR ini. Sejak dua pekan lalu, Dinaskertrans Kota Mataram membuka posko pengaduan THR, namun hingga saat ini diklaim tidak ada laporan yang masuk.

Demikian disampaikan Kepala Dinaskertrans Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, Rabu (21/6). “Hampir semua sudah memberikan THR,” ujarnya. “Sampai saat ini tidak ada yang komplain. Artinya semua sudah memberikan,” tambahnya.

Iklan

Pihaknya pun telah mendata perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya membayar THR ke karyawan. Berdasarkan data tersebut ada 34 perusahaan yang dilaporkan telah membayarkan THR untuk karyawannya. Syaiful mengatakan untuk memantau ketaatan perusahaan, sejak beberapa hari lalu ia telah menugaskan kepala bidang maupun kepala seksi turun ke lapangan.

“Pada prinsipnya alhamdulilllah lancar dan terkendali,” tambahnya.

Tak adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan disebutkan Syaiful bukan karena karyawan malas melapor maupun tidak mengetahui tempat melapor. Alasannya menurut mantan Kepala BPM Kota Mataram ini karena memang perusahaan menyadari kewajibannya.

“Saya juga keliling ke mal, tanya ke karyawan, katanya sudah menerima. Saya tanya langsung ini dan saya sendiri yang langsung ke mal,” kata dia.

Selain itu, tingginya kesadaran perusahaan ini juga menurutnya karena sejak awal Juni pihaknya telah menyebarkan surat edaran Nomor 560/159.E/Naker/6/2017 kepada seluruh perusahaan di Mataram terkait kewajiban pembayaran THR ini.

Dalam surat tersebut yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Tenaga Kerja, perusahaan diminta membayar THR paling lambat sepekan sebelum hari raya. Jika tak melaksanakan, maka perusahaan akan diberikan sanksi.

Kendati tak ada pengaduan hingga hari ini, namun posko tersebut akan tetap dibuka. Pengaduan bisa langsung disampaikan ke Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berbeda dengan tahun lalu, ada beberapa pengaduan yang diterima Disnakertrans Kota Mataran perihal THR ini.

Cuti Perusahaan Swasta
Sementara itu dikonfirmasi perihal Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan RI Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta, Syaiful mengatakan telah menerima salinan keputusan tersebut dari kementerian.

“Kita sudah sosialisasikan. Tentunya perusahaan itu memberikan cuti sesuai dengan aturan dan ada perjanjian-perjanjiannya. Artinya tetap mengacu pada SK Menteri itu,” jelasnya.

Setelah menerima salinan Kepmen tersebut, pihaknya langsung meminta staf meneruskan ke perusahaan swasta yang beroperasi di kota ini. Kepmen ini telah ditandatangani oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada 19 Juni 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Kepmen tersebut diterbitkan berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017. Berdasarkan kedua aturan tersebut, ditetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya natal. (ynt)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional