Soal Temuan Inspektorat, Walikota akan Evaluasi Kinerja Pejabat Dikpora

Mataram (Suara NTB) – Temuan 11 item dugaan kerugian negara di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terkejut. Pasalnya, ia belum menerima laporan resmi dari Inspektorat. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kinerja pejabat di instansi tersebut.

11 indikasi pengelolaan keuangan diduga merugikan keuangan daerah. Dari 11 item tersebut nilainya berbeda – beda.

Iklan

Yaitu, pembayaran honorarium atau upah hari pengumpulan data dan tabulasi data BOS dan kegiatan tabulasi serta entry data BSM tingkat SD, SMP dan SMA, yang tidak sesuai ketentuan. Tim auditor tidak menemukan surat perintah lembur, sehingga pembayaran upah ini merugikan keuangan daerah mencapai Rp 8.287.500. Selanjutnya, belanja jasa pada Bidang Pemuda dan Olahraga oleh Inspektorat tidak diketahui kebenaranya senilai Rp 75.400.000. Demikian pula, kelebihan pembayaran SPPD sejumlah Rp 9.793.000.

Demikian pula kemahalan harga pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga sebesar Rp 4.345.000. Bukti pembayaran tidak akurat Rp 14.000.000 dan kelebihan pembayaran pihak ketiga Rp 3.000.000. Tumpang tindih belanja makan pengawasan ujian sebesar Rp 1.027.000 serta tumpang tindih pembayaran lembur mencapai Rp 1.400.000. Secara akumulasi diduga kerugiaan keuangan negara di Dikpora mencapai Rp 117 juta lebih. Tim Pemeriksa Inspektorat diketuai oleh Hj. Si Yuliastuti telah menyelesaikan pemeriksaan dan merekomendasikan pengembalian keuangan negara.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini menegaskan, meskipun temuan itu bagian dari pembinaan tapi, ia menilai itu sebagai bahan evaluasi.

Bukan saja di Dikpora, seluruh pimpinan SKPD akan dilihat sejauhmana pengelolaan keuangannya. Sehingga ia mengingatkan agar kepala dinas berhati – hati mengelola anggaran. (cem)

  14 Paket Jalan Senilai Rp 99 Miliar Belum Ditender

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here