Soal Sampah TNGR, DPRD KLU Minta Pemprov Siapkan Regulasi

Tanjung (Suara NTB) – Penanganan sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tak pernah optimal. Pola penanganan sampah yang masih terkesan parsial dan tak didukung oleh anggaran memadai oleh pusat, dinilai menghambat. Oleh karena itu, DPRD KLU meminta agar Pemprov menyiapkan regulasi untuk menekan volume sampah.

Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Jumat, 7 Oktober 2016 mengungkapkan, wewenang dan tanggung jawab penanganan persoalan di Gunung Rinjani berada di provinsi dan TNGR selaku perpanjangan pusat. Mengacu pada persoalan sampah yang tak kunjung usai, pihaknya menyarankan agar Pemprov menyiapkan langkah antisipatif. “TNGR memang tanggung jawab pusat yang dibebankan ke provinsi. Melihat cara penanganan TNGR yang tak maksimal, kita minta supaya provinsi menyiapkan Perda,” kata Tusen.

Iklan

Perda dimaksud berkenaan dengan pola pengaturan lalu lintas sampah dari pintu masuk ke kawasan TNGR. Bahwa, setiap lembaran sampah plastik yang akan dibawa pendaki ke puncak Rinjani harus dihitung di pintu masuk. Sampah-sampah potensial itu harus dibawa kembali oleh si pendaki saat mereka turun.

Sebagai bentuk ketegasan, sebut Tusen, Perda sebaiknya mencantumkan adanya sejumlah jaminan dana dari pendaki di petugas pintu masuk. Bila diketahui jumlah sampah plastik yang dibawa turun lebih kecil dari hitungan saat masuk kawasan, maka jaminan tadi dapat dipotong untuk dikelola sewaktu-waktu mengerahkan petugas sampah.

“Kita di KLU tidak mungkin setiap hari mengerahkan petugas sampah ke Rinjani, apalagi semua retribusi masuk ke pusat. Salah satu cara, ya mengatur agar siapapun yang membawa sampah masuk, harus membawa sampah keluar dalam jumlah yang sama,” jelasnya.

Tusen menilai, pengelolaan sampah itu hanya akan efektif apabila Pemprov mau terlibat dalam membuat regulasi. Sampah di Rinjani diyakini tidak hanya tercecer di KLU, tetapi juga di wilayah Lotim, dan Loteng.

Sebaliknya, pola penanganan yang dilakukan kabupaten ia nilai tak akan mampu menanggulangi sampah. Terlebih orientasi SKPD yang bertugas menangani sampah dan menata pariwisata masih berorientasi proyek.

Tusen bahkan menilai, dengan regulasi yang dibuat pemprov di Rinjani dapat diberlakukan serupa untuk hotel-hotel di 3 Gili. Mengingat sampah yang dihasilkan hotel relatif lebih banyak dibandingkan sampah rumah tangga. Artinya, hotel juga harus dibebankan secara moril untuk mengumpulkan dan mengangkut sendiri sampah ke TPA. “Kalau cara ini jalan, tidak dipungut pun retribusi sampah, kita tidak masalah,” demikian Tusen. (ari)