Soal Sampah di Karang Kelok, Pemkot Koordinasi dengan Provinsi

Mulya Hidayat (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Kondisi tumpukan sampah di pinggir jalan di Lingkungan Karang Kelok Kelurahan Monjok Barat belum juga dapat diselesaikan. Pasalnya, tumpukan sampah itu, diduga berada di lahan milik Provinsi NTB. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dibutuhkan koordinasi antara Pemkot Mataram dan Provinsi NTB.

Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat mengatakan, masalah sampah di pinggir jalan menuju Kantor Imigrasi Mataram itu perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak. Pasalnya, lokasi pembuangan sampah itu, merupakan TPS ilegal. “Pertama, tanah milik Pemprov NTB, dan disewakan ke pihak lain. Itu kan yang sewa juga salah satu pegawai provinsi. Kita sudah panggil ke kantor. Tapi saat ini belum bisa datang,” kata Mulya, Jumat, 7 Februari 2020.

Iklan

Dijelaskan Mulya, pihaknya sudah berusaha menutup TPS ilegal tersebut menggunakan pagar bambu. Kata dia, selama penutupan TPS ilegas tersebut, warga di kelurahannya dan kelurahan lain, masih saja membuang sampah ke TPS ilegas tersebut. Sejak penutupan itu juga, pihaknya sudah memerintahkan Linmas untuk melakukan pemantauan di lokasi tersebut. “Linmas kita suruh jaga selama 4 hari 4 malam waktu penutupan kemarin. Setelah hari keempat kita tutup pagar bambu. Nah entah datang dari mana lagi sampah tersebut,” ujarnya.

Pada awal Januari lalu, kata dia, pemilik lahan juga sudah membongkar pagar yang dipasang pihak kelurahan. Dari informasi yang diterima kelurahan kata Mulya, tanah itu akan ada pembangunan. “Dia bongkarlah pagar itu, kan ada kelihatan buat pondasi belum selesai. Dampak terbongkarnya pagar, ada lagi kebiasaan masyarakat yang seperti itu. Setelah itu kan, ada lagi sampah di sana. Jadi, kita harus koordinasi dengan Pemprov untuk menyelesaikan itu,” jelasnya.

Solusi lain yang ditawarkan kelurahan, warga diimbau agar tidak lagi membuang sampah ke TPS ilegal tersebut. Warga juga diimbau agar membuang sampah ke TPS resmi yang berada di Karang Medain. “Atau TPS yang berada dekat dengan Kantor Lurah yang dekat kuburan. Nah kita imbau warga agar buangnya ke dua tempat itu saja,” jelasnya.

Selama ini ujar Mulya, pihaknya masih kesulitan melakukan pembersihan sampah di TPS ilegal tersebut. Jika kelurahan harus mengangkut sampah tersebut, dirasa perlu ada persetujuan dengan pemilik lahan. “Kita sudah ajak bicara pemilik lahan belum lama ini. Ke depan dari kelurahan akan lakukan komunikasi lagi. Bila perlu kita buat buat izin dengan melayangkan surat ke pemilik lahan untuk sama-sama membersihkan TPS ilegal itu,” tutupnya.(viq)