Soal Reklame Tak Berizin, Pengawasan Eksekutif Dinilai Lemah

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram mengaku kaget dengan pengungkapan Dinas Pertamanan yang menemukan sekitar 900 reklame di Mataram tidak berizin. ‘’Ini harus menjadi evaluasi yang luar biasa bagi sekda baru,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat, 23 September 2016.

Ismul memandang banyak kelemahan di internal eksekutif. Mulai dari pemberian izin hingga pengawasan di lapangan. Menurut dia, sebetulnya persoalan ini tidak perlu terjadi kalau ada koordinasi yang baik antarSKPD. ‘’Ini harus duduk bersama antara BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu), Satpol PP, Pertamanan dan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Siapa tugas apa, ini harus jelas,’’ tegasnya.

Iklan

Bila perlu, harus dilakukan evaluasi di internal BPMP2T Kota Mataram. Karena bagaimanapun,  pintu perizinan ada di BPMP2T. ‘’Kalau seperti ini, kelihatan sekali sistem pengawasannya lemah,’’ kata politisi PKS ini. BPMP2T sebagai pintu masuknya perizinan di Kota Mataram mestinya mempunyai data yang akurat mana izin yang masih aktif dan mana izin yang sudah kedaluwarsa.

BPMP2T, tegas ismul, tidak bisa hanya membiarkan dan menunggu kapan masyarakat akan memperpanjang izin tersebut. ‘’Karena kesadaran masyarakat terkait hal itu, masih lemah,’’ sesalnya. Ismul menuding, pelanggaran itu terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. ‘’Sistem kerja pemerintah sangat lemah. Jalan penyelesaian masalah, masih sering terkesan lempar tanggung jawab,’’ sesalnya.

Ismul kembali menegaskan bahwa hal ini menjadi tugas besar sekda baru untuk merapikan sistem kerja ASN. Karena harus diakui bahwa tupoksi SKPD belum berjalan sesuai harapan. Dalam waktu dekat, sambungnya, Komisi III akan memanggil SKPD-SKPD yang menjadi mitra komisi yang membidangi masalah pembangunan ini. ‘’Ini terkait juga dengan rencana program tahun 2017 mendatang,’’ sebunya.

Ismul member gambaran bahwa rapat kerja bersama SKPD mitra Komisi III akan dilaksanakan sekitar awal Bulan Oktober mendatang. Yang jelas, Dewan menginginkan sistem kerja berjalan. Tidak hanya BPMP2T dan Dinas Pertamanan, Ismul juga menekankan hal yang sama kepada semua SKPD. Tidak terkecuali Dinas Takowasbang. ‘’Kita apresiasi Tata Kota tertibkan tata ruang. Tapi jangan hanya satu titik terus jadi berita besar,’’  ujarnya mengingatkan. (fit)