Soal PSBL, Pemkab Sumbawa Tunggu Surat dari Provinsi

Rachman Ansori. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemprov NTB telah mengeluarkan pernyataan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berbasis Lokal (PSBL). Terkait hal ini, Pemkab Sumbawa masih menunggu surat resmi dari Pemprov. Untuk kemudian dikoordinasikan di tingkat Kabupaten.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Penanganan Covid Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori M.SE, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 19 Januari 2021. Setelah nantinya ada instruksi resmi dari Provinsi, Tim Satgas Kabupaten akan menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi dan kajian. Tentu dengan melihat situasi dan kondisi lapangan saat ini. “Kalau nantinya dari hasil kajian dan data di lapangan memungkinkan, maka bisa saja kebijakan ini diterapkan. Nanti Satgas Covid Kabupaten juga akan berkoordinasi dengan Satgas Covid Provinsi,”terangnya.

Iklan

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, sejak diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa – Bali, NTB juga mengambil kebijakan pembatasan sosial berbasis kearifan lokal. Pembatasan sosial berbasis lokal diharapkan bisa diterapkan Pemda kabupaten/kota terutama yang masih mengalami lonjakan kasus Covid-19, seperti daerah zona merah dan oranye. “Karena acuan kita yang nasional, pembatasan Jawa – Bali sampai tanggal 25 Januari. Jadi, kita juga menindaklanjuti kebijakan itu,’’ ujar Koordinator Sekretariat Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Ir. IGB. Sugihartha, M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 18 Januari 2021.

Kondisi penyebaran Covid-19 di NTB, sampai saat ini, baru ada dua kabupaten yang risiko rendah atau zona kuning Covid-19, yakni Lombok Tengah dan Lombok Utara. Kemudian, ada tujuh kabupaten/kota masuk zona oranye, atau risiko sedang penyebaran Covid-19. Yaitu, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sedangkan Sumbawa, masih masuk zona merah atau risiko tinggi Covid-19 di NTB.

Kepala Pelaksana BPBD NTB ini mengatakan, bentuk kebijakan yang diambil Pemprov terkait dengan pembatasan sosial berbasis lokal ini. Yaitu, untuk masyarakat yang keluar dan masuk NTB harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Selain itu, kebijakan yang diambil dengan membatasi waktu aktivitas masyarakat. Sehingga, ada beberapa kabupaten/kota yang memberlakukan jam malam. (arn)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional