Soal Proyek Mangkrak, Inspektorat Tindaklanjuti Instruksi Gubernur

Mataram (Suara NTB) – Instalasi penyulingan air dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dua jenis proyek pusat yang terindikasi mangkrak di NTB. Keinginan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi mengecek proyek tersebut ditindaklanjuti Inspektorat NTB dengan melakukan inventarisir.

Hasil identifikasi, PLTS yang mangkrak sebanyak empat unit, tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa sesuai data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Sementara untuk proyek penyulingan air, tersebar di 22 titik di dua pulau. Dari total itu, hanya enam unit berfungsi, sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi NTB. Proyek-proyek ini, sumber anggarannya dari APBN.

Iklan

Terlepas dari sumber anggaran dan kewenangan, namun Inspektorat Provinsi NTB mengaku siap menindaklanjuti keinginan gubernur untuk mengecek data proyek pusat yang mangkrak di NTB.

‘’Dalam konteks pengawalan kebijakan pemerintah pusat di daerah,  gubernur tetap bisa  memonitoring proyek pusat itu agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu (keinginan gubernur) akan kita tindaklanjuti dengan proses inventasir,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat, 20 April 2018.

Langkah awal dilakukan pihaknya, menginventarisir titik- titik di mana saja proyek itu tersebar. Jika terkait penyulingan air, akan dicek di mana saja terpasang. Sampai pada detail kerusakan akan diperiksa penyebabnya.

‘’Saya kan belum tahu di mana titiknya, apa penyebab mangkraknya? Itu kita akan cek saat inventarisir nanti,’’ janjinya.

Proses inventarisir akan menentukan langkah selanjutnya, karena akan ada hubungannya dengan kewenangan. Apalagi sumber anggaran proyek itu dari APBN. Untuk penyulingan air diturunkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan proyek PLTS bersumber dari Kementerian ESDM.

Lantaran menjadi domain pusat, sehingga pihaknya tidak langsung koordinasi secara vertical. Tetapi berkoordinasi dengan dinas atau instansi di Provinsi NTB yang ada hubungannya dengan item kegiatan tersebut.

Hasil koordinasi dan inventarisir akan jadikan data awal sebagai bahan laporan ke Gubernur NTB. Apalagi sebelumnya sudah ada keinginan gubernur menindaklanjuti dengan mengecek objek mangkrak tersebut.

‘’Hasilnya akan kita sampaikan ke pimpinan (gubernur, red), tindaklanjutnya seperti apa. Apakah kita dorong pemanfatannya, seperti apa kita perlu koordinasi. Terutama dengan OPD yang berkaitan dengan kegiatan itu,’’ kata Ibnu Salim.

Sejauh pengalamannya menyikapi proyek pusat yang bermasalah di NTB, memang belum sampai pada tindaklanjut audit. Tapi pihaknya merasa berkepentingan karena tujuan ditempatkan dua jenis instalasi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, air dan listrik.

Ibnu berpandangan ketika ditanya dorongan agar proyek pusat di NTB dievaluasi, bahwa aspek perencanaan mestinya jadi bahan pertimbangan pemerintah pusat sebelum menggelontorkan kegiatan ke NTB. Tapi itu akan berkaitan dengan perencanaan, sehingga idealnya koordinasi akan terjadi antara kementerian pemilik proyek dengan Bappeda NTB serta bagian aset.

PLTS Komunal di Bima

Tidak hanya mesin penyulingan air,  sebuah mesin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bermasalah.  Baru setahun terpakai, instalasi yang melayani kebutuhan penerangan warga Desa Pusu itu sudah rusak. Bangunannya jadi sarang tawon.

Instalasi itu dibangun tahun 2013 lalu di Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, sebuah desa polosok yang terletak di kawasan pantai Selatan Kabupaten Bima. Akses ke lokasi, membutuhkan waktu tiga jam dari Desa Karumbu atau pusat pemerintahan kecamatan, atau tujuh jam dari  Kota Bima.

 Bangunan itu terletak di sebuah area lapang Dusun Wadunggapi, Desa Pusu. Pantauan langsung Suara NTB akhir pekan kemarin, instalasi itu dibangun di atas lahan sekitar 400 M2  dibatasi pagar kawat,  belasan meter dari  pemukiman warga.

Masuk ke area gedung, hanya komponen seperti panel tenaga surya masih lengkap, juga meteran listrik di bawah tiang penyangga panel lengkap. Satu bangunan lagi berupa gardu komponen listrik.  Tidak ada yang berani mendekat di gardu tersebut. Karena sarang tawon hampir sama banyaknya dengan  jaringan instalasi di dalam gedung.

Kepala Desa Pusu, Abdul Hamid mengaku tidak tahu persis komponen peralatan yang rusak. Ia hanya mengetahui proyek itu dari Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), dikerjakan Direktorat Jendral  Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.  Termasuk nilai proyek tak diketahuinya persis.

“Setelah dibangun, satu tahun sempat kita dapat aliran listriknya. Terus rusak sampai sekarang,” kata Abdul  Hamid.

Instalasi itu masuk sekitar satu tahun ke desa yang dipimpinnya itu  dimekarkan dari Desa Waduruka. Ada 175 kepala keluarga dan 656 jiwa sempat menikmati aliran listrik dari PLTS tersebut,  meski pun terbatas sekitar 12 jam saja.

Setelah alat itu rusak, hampir warganya kehilangan harapan untuk  penerangan. Apalagi kampung tersebut benar benar di pelosok. Selain diapit perbukitan dan pegunungan, bagian Utara dibatasi oleh Samudera Hindia.

Sebagai solusi, Dinas ESDM Provinsi NTB memberikan bantuan  panel PLTS untuk masing masing kepala  keluarga.

‘’Sebelumnya diberikan bertahap. Sekarang sudah semua  KK dapat  panel PLTS di masing masing rumahnya,’’ kata  Abdul Hamid yang baru baru ini desanya menjadi percontohan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Hanya saja kendalanya masih terbatas, karena penerangan listrik hanya dinikmati 12 jam.

Untuk perbaikan, sebenarnya sudah ada koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan diteruskan ke ESDM Provinsi NTB. ‘’Dari ESDM pusat sebenarnya sudah turun mengecek langsung proyek ini. Tapi sampai sekarang belum tahu, apakah diperbaiki, atau dibiarkan begitu saja,’’  pungkasnya. (ars)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here