Soal Piutang Pemda Rp 45 Miliar, Inspektorat Optimis

Tanjung (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis piutang Pemda KLU yang disebutkan mencapai Rp 45,721 miliar akan dapat diatasi. Pasalnya, sebagian besar piutang ini merupakan bagi hasil pajak yang keberadaannya di pemerintah provinsi.

“Piutang itu tidak ada masalah, karena sebagian besar adanya di provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak. Yang ada di daerah, nilainya relatif bisa kita tagih,” kata Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH, Jumat 22 Juli 2016  lalu.

Dikatakannya, perihal banyaknya utang yang disinggung Dewan KLU pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, tidaklah keliru. Hanya saja, eksekutif perlu memberi klarifikasi lebih lanjut bahwa keberadaan dana yang belum tertagih itu berasal dari beberapa sumber, termasuk pihak ketiga yang menjadi rekanan pemerintah. Hanya saja, piutang yang ada di pihak ketiga nilainya tidak begitu besar. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah rekanan mulai melakukan pembayaran meski dengan cara mencicil.

Zaenal mengakui, telah melakukan komunikasi ke bupati dan wakil bupati terhadap kemungkinan diambilnya langkah hukum yang melibatkan pihak ketiga. Namun diajukan atau tidaknya kontraktor yang menunggak, sangat bergantung dari sikap kontraktor sendiri. Jika membandel, bukan mustahil Bupati KLU akan menempuh jalur hukum untuk meminta pengembalian dana.

“Saya sudah menghadap, langkah selanjutnya menunggu instruksi. Tetapi sejak media menginformasikan perihal piutang, sudah ada beberapa kontraktor yang melakukan pembayaran,” tandas Idrus.

Sebelumnya, pada sidang paripurna Pansus Pertanggungjawaban APBD 2015, Anggota Pansus II (Bidang Belanja), Ardianto, SH., menyebut angka piutang Pemda KLU sebesar Rp 45,721 miliar. Angka ini terdiri dari, piutang pajak 2015 sebesar Rp 30 miliar lebih, piutang retribusi sebesar Rp 3,1 miliar lebih, Rp 105 juta merupakan piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta piutang lain-lain  yang angka cukup besar, Rp 12 miliar lebih.

“Dibandingkan piutang tahun 2014 sebesar Rp 28,263 miliar, maka nominal piutang tahun 2015 jauh lebih tinggi. Ini yang kita pertanyakan, mengapa bisa meningkat dan apa alasannya, sehingga tidak tertagih,” tanyanya.
Dalam penyampaian resmi Pansus, disebutkan pula agar komisi terkait segera mengawal persoalan ini. Menurut dia, meski penghapusan piutang merupakan alternatif yang dapat ditempuh, namun fraksi-fraksi di DPRD belum tentu bersedia menyetujui opsi ini. Pasalnya, Dewan KLU belum benar-benar melihat upaya yang dilakukan eksekutif untuk mengejar piutang, khususnya pada pos Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Kedua komponen ini berkaitan langsung dengan aktivitas usaha masyarakat, termasuk di 3 Gili.

Ardianto mengklaim, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), jika piutang tersebut muncul lantaran DPPKAD untuk pertamakalinya menggunakan pencatatan berbasis accrual. Sehingga piutang-piutang tersebut muncul dalam neraca keuangan daerah. (ari)