Soal Pilkada, Dewan akan Proaktif Lakukan Pengawasan

Syrajuddin (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD Provinsi NTB memastikan akan lebih proaktif untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan program pemerintah daerah di masa kampanye pilkada serentak tahun 2020 ini.

Hal itu ditegaskan lantaran para wakil rakyat di Udayana tersebut mencium aroma potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di Pilkada serentak 2020 ini.

Iklan

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, H. Syrajuddin saat di konfirmasi Suara NTB, Jumat, 25 September 2020.

“Potensi itu ada, kami melihat sangat rentan terjadi penyelahgunaan wewenang, memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis kelompoknya di Pilkada 2020 ini,” ujarnya.

Diungkapkan Syrajuddin, bahwa beberapa kepala daerah yang sedang aktif menjabat memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan para kontestan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut menurutnya sangat potensial terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para kepala daerah tersebut yang menguntungkan salah satu kandidat yang punya hubungan langsung dengan dirinya.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui bahwa mereka sulit dipisahkan itu bahwa para kepala daerah ini punya hubungan kekeluargaaan yang dekat dengan sejumlah calon. Sementara pada diri kepala daerah ini, ada kewenangan, ada kekuasaan, ada fasilitas yang sangat rentan disalahgunakan, dimanfaatkan dimainkan untuk kepentingan politik tertentu, yang menguntungkan salah satu calon,” tegasnya.

Menurut Syrajuddin, melihat hubungan kekerabatan tersebut, patut diduga ada potensi penyalahgunaan kewenangan, lewat kebijakan dan program pemerintah yang diputuskan oleh para kepala daerah tersebut yang kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon. Karena itu pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan lebih ketat.

“Kami akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu, jangan sampai ada program pemerintahan yang didompleng untuk kegiatan politik praktis, yang menguntungkan salah satu kandidat. Kalau ada kami temukan, maka kita akan merekomendasikan itu sebagai sebuah pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, Syrajuddin juga berharap kepada Bawaslu sebagai institusi yang memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkada supaya lebih ketat lagi.

“Kami juga berharap kepada Bawaslu sebagai lembaga yang punya kewenangan langsung yang melekat untuk melakukan pengawasan, supaya benar-benar mengawasi itu, lebih pro aktif dan lebih masif lah,” serunya.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan juga Bawaslu, pihaknya berharap ada kesadaran moral dari para kepala daerah tersebut supaya tidak coba-coba memanfaatkan kewenangan untuk membuat kebijakan yang bisa menguntungkan salah satu kandidat pasangan calon di Pilkada serentak 2020 ini.

“Kalau kita sepakat semua mau melaksanakan Pilkada serentak 2020 ini berjalan dengan demokratis, dan berkualitas. Saya berharap ada kesadaran moral dari kepala daerah kita. Mari kita sama-sama menciptakan pesta demokrasi ini menjadi berkualitas,” pungkasnya. (ndi)