Soal Persenan TP4D, Kejati NTB Ingatkan Mantan Kadispar Lobar

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Keterangan mantan Kadis Pariwisata Lombok Barat IJ di persidangan fee proyek penataan wisata jadi bola liar. Yakni, pengakuannya soal TP4D yang mau ikut-ikutan minta persenan. IJ diminta lebih terang dan jelas menyebut nama oknum.

“Logikanya, kalau ada oknum TP4D yang begitu, pastinya dia tidak akan ditangkap,” tegas Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu, 12 Februari 2020 kemarin.

Iklan

Justru, imbuh dia, oknum TP4D bakal menggali lubang kuburnya sendiri dengan mengungkap kasus tersebut. “Malahan kan jadi terbongkar boroknya. Tapi ini justru dari TP4D itu kasus ini terbongkar,” sebutnya.

Dedi pun mempertanyakan motivasi IJ mengungkap hal tersebut di persidangan. Meski dia menyambut baik, yang mana apabila IJ menyebut lugas maka bisa menjadi pintu masuk pihaknya bersih-bersih internal.

“Jangan setengah-setengah menggiring opini. Sebutkan nama oknumnya. Tidak ada masalah. Kalau perlu bikin laporan. Siapapun pasti akan ditindaklanjuti,” tegas dia. Dedi menegaskan, pihaknya akan memproses setiap laporan dugaan pelanggaran integritas korps adhyaksa.

“Apabila ada bukti pendukung oknum terlibat minta fee proyek itu akan diproses. Tidak bisa ditolerir,” urainya. Sebelumnya dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Ispan menyebut TP4D mau ikut ambil bagian fee.

IJ mengaku bertemu dengan para kontraktor proyek penataan kawasan wisata. Yaitu pada saat para kontraktor itu ditetapkan sebagai pemenang tender. “Waktu itu mereka datang dibawa PPK, Pak Gede (Aryana Susanta, Kabid Penataan Destinasi),” sebutnya.

Dalam pertemuan itu, para kontraktor mengeluhkan kendala lapangan pengerjaan proyek. Terutama Tauhid yang mengerjakan kawasan Pusuk Lestari di Pusuk Pass, Batulayar, Lombok Barat. Tauhid membawa diri sebagai perwakilan CV Titian Jati milik Hazairin.

“Yang banyak bicara saat itu yang dari Pusuk itu. Dia bicara pengaturan. Sebut ULP minta 6 persen. Bahkan dia bilang untuk TP4D. Tapi saya tidak teruskan. Malah saya setop. Ini yang mereka tutupi di persidangan ini,” papar Ispan.

“Persentase ini datang dari mereka. Mereka yang banyak konsultasi ke dinas-dinas lain. Yang dapat 8 persen, 6 persen. Kalau saya ndak punya referensi. Interaksinya itu 99 persen ada di PPK,” kelitnya.

Dalam operasi tangkap tangan Selasa (12/11/2019) siang, IJ dibawa dengan barang bukti Rp73,5 juta uang di dalam tas yang dibawa kontraktor melalui saksi Gede. Tambahan Rp15,35 juta yang merupakan uang pribadinya. (why)